Pajak Penghasilan akan Dipangkas

JAKARTA. Kementerian Keuangan kan mengubah sejumlah kebijakan pajak. Selain tarif pajak penghasilan, pemerintah juga akan mengubah basis penghitungan pajak. Rencananya, perubahan ini masuk dalam revisi Undang Undang Pajak Penghasilan.

Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak sekaligus Ketua Tim Reformasi Pajak Suryo Utomo mengatakan, revisi  UU PPh memang ditunggu banyak pihak. Rencananya, pasca kuartal II rencana revisi UU PPh ini akan dibahas lebih tajam.

Usulan yang masuk, pertama, penurunan tarif PPh badan. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemkeu melihat, PPh badan bisa turun sebesar 2% atau kurang. “Perubahan tarif masih dikaji. Yang jelas, kami ingin simplifikasi,” ujarnya, Selasa (25/4).

Kedua, Direktorat Jendral Pajak juga mengusulkan penghapusan penghitungan PPh final untuk beberapa sektor industri, antara lain : kontruksi dan properti. Pajak mengusulkan hitungan pajak berbasis pembukuan, tak lagi pajak final seperti yang berlaku saat ini.

Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara BKF Goro Ekanto mengatakan, perubahan PPh final harus mempertimbangkan efeknya ke penerimaan negara, inflasi serta kepetingan pengusaha.

Untuk itu, Goro minta agar Ditjen Pajak memperdalam usulan atas revisi UU PPh. Apalagi, sebelumnya sudah ada perubahan PPh  final menjadi PPh non final. “Kalau mau dinonaktifkan lagi, kajian harus dalam,” kata Goro ke KONTAN. Risiko perubahan aturan itu mengharuskan pajak paham struktur pembukuan perusahaan secara detail.

Namun, Direktur Jendral Pajak Ken Dwijugiasteadi bilang, penghapusan PPh final, pajak yang harus dibayarkan WP bisa lebih kecil karena dikurangi denga biaya. Makanya, WP wajib melakukan pembukuan.

Ditjen Pajak bisa melacak penerimaan potensi pajak lain jika ada pembukuan. “Penerimaan negara bisa dapat dua kali lipat,” kata Ken yakin.

Menurut Ken, jika penghitungn pajak dilakukan dengan PPh final, kontraktor atau pengusaha properti juga akan diuntungkan. “Meski labanya besar, mereka hanya dkenakan tarif kecil yaitu 2,5%.

Selain properti, perubahan perhitungan PPh final juga akan berlaku ke usaha stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBUB) dan UMKM yang kena 1%.

Peneliti pajak Danny Darusalam Tax Center Bawono Kristiadji bilang, perubahan tarif pajak penghasilan harus melihat tujuan perubahan untuk menarik investasi atau menggedekan penerimaan.

Jika pro investasi, kebijakan pajak tak hanya dengan memangkas tarif  tapi bisa dengan memangkas tarif tapi bisa dengan memberikan insentif seperti tax holiday, tax allowance. Desain rezim pajak juga harus menarik minat investasi. “Tapi harus dirumuskan hati-hati karena pemerintahan harus memastikan kebijakan ini efektif menarik investasi,” ujar Bawono.

Risiko kebijakan ini akan menurunkan penerimaan. Apalagi, jika revisi tarif juga berlaku ke PPh perorangan. Hanya, penurunan tarif pajak serta insentif pajak akan berdampak pada aktivitas ekonomi di jangka panjang.

Sumber: Harian Kontan, Rabu, 26 April 2017

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: