Jakarta – Pemerintahan kabinet kerja baru saja menyelesaikan rapat terbatas mengenai evaluasi paruh waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brojonegoro, mengatakan ada beberapa program pemerintah dalam RPJMN yang sulit direlisasikan hingga 2019 atau masuk dalam kategori raport merah.

Dia menyebutkan, salah satu contoh yang sulit untuk direalisasikan adalah target tax ratio sebesar 16% di 2019. Sebab, sampai saat ini tax ratio baru mencapai sekitar 11%.

Sedangkan angka kemiskinan dan pengangguran masih butuh ekstra kerja keras dalam merealisasikannya.

“Ada yang masih perlu extra effort dan ada yang mungkin sulit tercapai, saya enggak kasih detilnya tapi mayoritas adalah on track dan perlu usaha ekstra dan yang minoritas yang susah dicapai,” kata Bambang, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (30/5/2017).

Sedangkan yang sudah sesuai target, kata Bambang, yaitu mengenai pembangunan infrastruktur dan inflasi. Untuk mengejar beberapa program yang masih jauh dari target, akan diupayakan pada Rencana Kerja Pemerintah di 2018 dan 2019.

Menurut Bambang, Presiden Jokowi juga telah memberikan arahan masing-masing kementerian/lembaga untuk berupaya terus merealisasikan target-target pembangunan yang tertera di RPJMN 2015-2019.

Di tempat terpisah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan salah satu yang sulit untuk direalisasikan adalah program pembangunan irigasi.

Dia menilai, sulitnya merealisasikan pembangunan 3 juta hektar irigasi karena Bappenas salah menyusun rancangan di awal.

Menurut Basuki, dari seluruh RPJMN 2015-2019 yang sudah sesuai target sebesar 46%, 14% diperlukan kerja keras pemerintah, dan 13% masuk dalam kategori rapot merah atau sulit terealisasikan. Sayangnya, Basuki tidak menyebutkan secara detil program-program yang masuk dalam RPJMN.

“Kalau menurut saya, tadi tidak disebutkan tapi tadi disebutkan contoh Bappenas saat nyusun target RPJMN salah susun target,” kata Basuki.

Dari sisi Kementerian PUPR, kata Basuki, seperti pada program irigasi menjadi salah satu program yang sulit untuk direalisasikan 100% pada 2019.

“Irigasi, dari internal assesment berat irigasi karena Bappenas waktu susun RPJMN keliru. Yang dicari sawahnya tapi bukan sawah beririgasi, jadi waktu rehabilitasi 3 juta mestinya sawah irigasi tapi target dibuat bukan di sawah beririgasi,” tutupnya

Sumber: Detik.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Ekonomi

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty