Misrepresentasi Perppu 1/2017

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 bersama Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2017 yang mengatur mengenai akses informasi keuangan bagi tujuan perpajakan menuai kontroversi yang tidak henti-hentinya sejak kedua peraturan itu disahkan bulan lalu. Salah satu poin kontroversi utama adalah mengenai penghapusan kerahasiaan bank yang dimungkinkan oleh perppu tersebut. Sejauh yang penulis pahami, keberatan para kritik terpusat pada dua argumen yaitu argumen legal prosedural, dan argumen tentang keadilan bagi UMKM.

Keberatan legal-prosedural biasanya menyangkut prosedur hukum lahirnya perppu, seperti antara lain yang dikemukakan Saudara Michael Hadylaya dalam tulisan opini di Harian Kontan tanggal 22 Mei 2017. Tulisan itu menyoal lahirnya perppu akses informasi keuangan yang dianggap tidak pas karena, menurut sang penulis, penghapusan kerahasiaan bank seharusnya dilakukan melalui UU Pebrankan sehingga dapat memberi waktu lebih banyak untuk kajian hukum dan sosialisasi. Penulis juga menyoroti kemungkinan terjadinya efek negatif terhadap industri perbankan akibat perppu ini karena hilangnya kepercayaan nasabah. Penulis juga mempertanyakan apakah lahirnya perppu sudah memenuhi tiga parameter yang dianggap Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai memenuhi kriteria adanya kegentingan yang memaksa.

Keberatan legal-prosedural ini timbul karena adanya misrepresentasi perppu 1/2017. Pertama, tentang isu tentang dihapsukannya prinsip kerahasiaan bank. Perppu ini sebenarnya tidak menghapus prinsip kerahasiaan bank, sebagaimana perppu ini juga tidak mencabut pasal 40 dan 41 UU Perbankan. Prinsip kerahasiaan nasabah lembaga keuangan dilindungi berbagai Undang-Undang seperti UU Perbankan dan UU Pasar Modal. Namun seluruh UU itu selalu memberikan pengecualian bagi urusan perpajakan sehingga petugas pajak memang sejak semula memiliki akses atas informasi keuangan nasabah.

Masalahnya, prosedur yang harus dilalui petugas pajak untuk mendapatkan data keuangan terlalu panjang dan berbelit-belit. Yang dilakukan Perppu 1/207 ini adalah semata-mata memberikan akses yang lebih mudah dan cepat bagi petugas pajak dengan memotong mata rantai birokrasi dan menyediakan informasi secara berkala.

Pernyataan bahwa Perppu 1/2017 ini mencabut pasal 40 dan 41 UU Perbankan sehingga menghilangkan jaminan kerahasiaan bank selain untuk kepentingan perpajakan juga tidak benar. Yang benar bahwa pasal-pasal dalam berbagai UU yang memberikan akses kepada DJP atas data nasabah, seperti pasal 40 dan 41 UU Perbankan, “dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan perppu ini” karena sekarang berlaku prosedur baru yang lebih ringkas dan mudah. Dengan demikian, jelas bahwa perppu ini tetap menjamin kerahasiaan data nasabah karena akses data diberikan hanya semata-mata terkait pelaksanaan perppu ini.

Kedua, tentang kriteria kegentingan yang memaksa. MK memberikan tiga parameter yaitu adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang (UU).  Yakni, UU yang dibutuhkan itu belum ada sehingga jadi kekosongan hukum, atau ada UU tetapi tidak memadai, dan kekosongan hukum tidak adpat diatasi dengan membuat UU secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Kenyataannya, tiga syarat itu memang terpenuhi. Indonesia perlu pengaturan hukum stingkat UU, namun UU yang ada sekarang tidak memadai, dan tidak ada waktu yang cukup untuk membentu UU melalui prosedur normal di DPR.

Risiko

Faktanya sekarang ini ada risiko nyata bagi Indonesia apabila tidak memiliki legislasi setingkat Undang-Undang yang memberikan akses informasi keuangan, baik berdasarkan permintaan maupun secara otomatis kepada DJP. Risiko yang digarisbawahi pemerintah bukan sekedar kemungkinan teoritis melainkan benar-benar konsekuensi yang harus dihadapi Indonesia pada G20 Leaders Meeting di Hamburg, Jerman pada 7 dan 8 Juli 2017 ketika OECD melaporkan status negara-negara dalam hal penerapan exchange of information sesuai perjanjian internasional. Apabila Indonesia di anggap tidak memenuhi syarat, maka ada potensi dampak negatif terhadap reputasi Indonesia yang mungkin berakibat buruk terhadap ekonomi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja dalam negeri.

Selanjutnya ada juga isu tentang kemungkinan terjadinya bank rush akibat penerapan keterbukaan informasi keuangan untuk tujuan perpajakan. Isu ini adalah hasil imajinasi yang berlebihan. Faktanya, mayoritas pelaku industri keuangan tidak keberatan dengan berlaku nya Perppu 1/2017. Salah satu alasan utama pelaku industri menerima perppu ini karena kewajiban pelaporan informasi keuangan berlaku bagi semua pelaku tanpa kecuali. Artinya, para pemiliki dana tidak akan mengalihkan dana keluar dari perbankan dan masuk ke pasar modal karena baik bank maupun pasar modal dikenakan kewajiban melapor yang sama.

Dengan demikian, sebenarnya tidak ada argumen yang kuat bagi pihak-pihak yang mengkritik perppu ini di atas dasar legal-prosedural. Keberatan pihak-pihak ini biasanya dibingkai dalam argumen mengenai keadilan dan keberpihakan pada UMKM. Menurut mereka, perppu ini merugikan UMKM karena dari informasi keuangan yang diterima DJP mungkin timbul kewajiban pajak yang harus dibayar UMKM. Keberatan ini merupakan kekhawatiran tidak berdasar karena dua alasan sebagai berikut.

Pertama, perppu ini sama sekali tidak mengatur atau mengubah kebijakan perpajakan yang ada. lebih spesifik, tidak ada obyek pajak baru yang timbul akibat perppu ini. Perppu ini hanya memberi akses informasi keuangan kepada DJP termasuk informasi saldo rekening dan penghasilan dari rekening itu, misalnya bunga deposito. Saldo bank merupakan harta, dan harta bukan objek pajak. Bunga rekening adalah objek pajak, tapi pajak atas bunga sudah dipotong pihak bank sehingga tidaka da kewajiban pajak baru bagi UMKM maupun masyarkat umum terkait perppu ini.

Alasan kedua mengapa perppu ini seharusnta tidak menimbulkan masalah bagi UMKM karena perppu ini tidak menimbulkan jenis pajak baru yang membebani UMKM secara tidak adil. Dengan begitu, keberatan yang diajukan para pihak yang mengatasnamakan pelaku UMKM ini sebenarnya tidak memiliki dasar kaut dan lahir karena adanya misrepresentasi atas Perppu 1.2017. Jadi, siapa yang sebenarnya khawatir dengan Perppu 1/2017? Hanya satu : mereka yang selama ini tidak membayar pajak dengan benar, yang tidak ikut amnesti pajak dengan benar, dan tidak melakukan pembetulan SPT dengan jujur.

Sumber : Kontan, Jumat 16 Juni 2017

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: