Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Pajak DI Yogyakarta mencatat selama semester pertama 2017, hanya 1% dari 230.000 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang membayar pajak.

“Dari 2017, sampai Juni kemarin pajak yang terbayar mencapai Rp2,3 triliun atau hanya 40%. dari target Rp 5,2 triliun. Ini didominasi perbankan dan belanja pemerintah, sedangkan UMKM hanya 1%,” kata Kepala Kanwil Direktorat Pajak DI Yogyakarta Yuli Kristanto usai membuka pelatihan UMKM di Bantul, Rabu (26/7).

Menurut Yuli, rendahnya pembayaran pajak UMKM karena perputaran uang mereka lebih banyak digunakan untuk pembayaran tunjangan hari raya.

Untuk meningkatkan pajak sampai akhir tahun nanti, Yuli menyatakan pihaknya  melakukan sosialisasi dan pendataan ulang UMKM. Sebab data yang dimiliki saat ini bersumber dari Pemda  DI Yogyakarta.

“Kami juga akan memberikan pelatihan kepada UMKM yang selama ini belum memiliki administrasi lengkap agar keuangan yang keluar masuk bisa termanajemen dengan baik,” lanjutnya.

Tahun ini, Kanwil Direktorat DI Yogyakarta menargetkan pajak terbayar menembus Rp5,2 triliun. Naik Rp1,1 triliun dibandingkan realisasi 2016 sebesar Rp4,1 triliun. Sosialisasi pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak akan digalakkan pada Agustus hingga September 2017.

Sumber : gatra.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty