Menguji Keampuhan Senjata Baru Fiskus

Jalan aparat pajak mendapatkan senjata pamungkas untuk mengejar pembayar pajak nakal mulai menuai hasil. Kini, fiskus boleh mengintip sekitar 65% dana yang tersimpan di rekening perbankan atau senilai total Rp 3.271 triliun.

Dalam catatan Lembaga Penjamin Simpanan LPS rekening dengan saldo di atas Rp 1 miliar di sistem perbankan mencapai 65% dari total dana perbankan. Jumlahnya mencapai 496.000 rekening atau 0,25% dari seluruh rekening di perbankan.

Kepastian ini setelah rapat paripurna DPR RI pada Kamis (27/7) yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto, mengetuk palu penetapan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, menjadi UU. Beleid yang diteken Presiden Joko Widodo pada 8 Mei ini berisi dasar hukum bagi Ditjen Pajak guna mengakses informasi keuangan dari siapa pun yang memiliki rekening keuangan.

Kekuasaan petugas pajak itu melebihi aparatur mana pun di republik. Selama ini, polisi dan jaksa saja harus mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengusut kasus pidana untuk membuka rekening bank.

Dengan dalih untuk meningkatkan penerimaan pajak, kini aparat pajak bisa mendapatkan akses penuh terhadap informasi keuangan milik nasabah di lembaga keuangan, seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dan lain-lain.

Terbitnya Perppu itu sekaligus menandai bergabungnya Indonesia dalam pertukaran informasi keuangan atau Automatic Exchange of Information (AEoI) yang digagas oleh OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) dan negara yang bergabung dalam G20. Tujuannya tak lain agar bisa meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

AEol mulai dilaksanakan pada 2018. Negara yang ikut dalam skema ini wajib memberikan data nasabah warga negara asing (yang tergabung dalam AEol) secara otomatis. Artinya, Pemerintah wajib memberikan data nasabah asing yang menyimpan uang di Indonesia, baik diminta ataupun tidak Alhasil, secara reguler akan ada laporan ke negara yang tergabung dalam AEol. Tercatat ada 101 negara dalam AEol. Beberapa di antaranya Singapura, Inggris, Bristish Virgin Island, Cayman Island, dan China.

Meski kini punya senjata ampuh, sekaligus obat penguatan basis data perpajakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan fiskus tak boleh sembrono memakai senjata ini. “Pegawai pajak bisa dipidana jika membocorkan data untuk kepentingan selain perpajakan,” tegas Menteri Keuangan.

Dengan beleid baru ini, pemerintah juga bisa mengakses dana-dana milik warga negara Indonesia (WNI) yang tersembunyi di luar negeri, Kementerian Keuangan mencatat, aset WNI yang masih disembunyi kan di luar negri lebih dari Rp 2.067 triliun. Aset inilah yang bisa dikejar dengan mekanisme AEol.

Nah, data-data itu harus dilaporkan ke Ditjen Pajak paling lambat 30 April 2018. Jika tak mematuhi ketentuan ini, sanksi dan denda sudah menanti.

Sesuai Perppu 1/2017, lembaga keuangan bisa kena sanksi Rp 1 miliar. Pimpinan atau pegawai perusahaan, bisa didenda Rp 1 miliar atau penjara maksmal 1 tahun.

Sri Mulyani optimistis dengan peningkatan basis pembayar pajak, maka penerimaan ke depan juga diproyeksi lebih tinggi, sehingga mampu menambal kebutuhan belanja negara. “Harapannya mampu mendukung upaya peningkatan penerimaan perpajakan dan tax ratio,” kata Sri Mulyani.

Di depan para pengusaha, Menteri Keuangan juga menegaskan meski memiliki kewenangan yang gede, Kementerian Keuangan terbuka kepada masyarakat untuk ikut mengontrol lembaga ini. “Kalau pajak mengaduk-aduk Anda, saya punya whistle blower di perpajakan. Gunakan itu! Memang sulit kalau selama ini tidak percaya, tapi saya buka dan konsisten bagi pajak dan bea cukai, kalau kesewenangan, silakan beri masukan, agar kami tetap bisa layani,” ujarnya.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dijen Pajak Hestu Yoga Saksama menambahkan, Ditjen Pajak masih terus melakukan evaluasi terkait kesiapan Indonesia dalam menjalankan AEol. Evaluasi itu menyangkut regulasi lanjutan, yang akan mengatur lebih detail mengenai keamanan data nasabah, kepercayaan dan siapa yang boleh mengakses data untuk kepentingan perpajakan.

Selain itu, pembenahan dari aspek teknologi informasi juga dilakukan supaya sesuai standar keamanan yang telah ditetapkan OECD. “Jadi mulai dari perangkat keras, lunak sampai kepada aturan SOP, itu merupakan fokus jangka pendek. Tentu seluruh masukan kami pertimbangkan,” kata Hestu.

Seperti kita tahu, kendati Perppu sudah naik level menjadi UU, beleid ini memang masih butuh regulasi lanjutan yang mengatur hal-hal teknis. Apalagi, menurut Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Pratikno menilai, Perppu No 1/2017 masih memiliki banyak kekurangan atau kelemahan.

Untuk melengkapi kekurangan itu, DPR mendesak pemerintah segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). “Kekurangan atau kelemahan itu dapat dibahas dalam UU terkait,” ujar Hendrawan.

Salah satu poin penting yang masih banyak dipersoalkan berbagai kalangan adalah menyangkut tata cara mengakses data keuangan tersebut. Aviliani, Ketua Bidang Pengkajian Pengembangan Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) berharap, jika beleid ini sudah efektif berlaku, penyerahan data nasabah harus satu pintu.

Perbanas juga mengharapkan tidak semua fiskus diberi keleluasaan mengakses data. “Hal ini karena kepercayaan masyarakat sebagai nasabah perbankan perlu dibangun, khususnya kepada para aparatur pajak,” kata Aviliani.

Sependapat dengan Aviliani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani bilang, mekanisme pengambilan informasi rekening nasabah tidak perlu dilakukan otomatis, tapi berdasarkan kebutuhan atau permintaan saja. Ia berargumen, bila dilakukan otomatis, informasi yang masuk ke Ditjen Pajak hanya menumpuk dan tidak ada yang menganalisa.

Aviliani menyarankan agar Pemerintah lebih getol melakukan sosialisasi aturan ini. “Agar masyarakat tak panik, perlu di sampaikan bahwa rekening tidak dipajaki, tapi ini dilakukan untuk menilai kewajaran bayar pajak,” imbuhnya.

Haru Koesmahargyo, Direkttur BRI, mengharapkan masyarakat tidak kawatir terhadap aturan pembukaan data nasabah oleh pajak ini. “Karena ini berlaku di seluruh bank di semua negara,” ujar Haru.

Sumber : Tabloid Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: