Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, jika daya beli masyarakat Indonesia masih bagus, hanya saja pertumbuhannya yang sedang lambat. Hal ini menangkis isu pelemahan daya beli masyarakat pada belakangan ini. Banyak ekonom sudah membantahnya, meski ekonomi Indonesia hanya tumbuh 5,01 persen di kuartal II-2017.

“Kalau daya beli turun atau negatif tidak tahu arah negara ini. Ini masih tetap tumbuh, hanya pertumbuhan yang lambat, secara nominal masih terdapat peningkatan belanja. Memang melambat jika dibandingkan di 2016, dari 5,18 persen ke 5,01 persen,” tutur Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Sri Soelistyowati, ditemui dalam acara seminar nasional dengan mengambil tema ‘Apakah Perekonomian Indonesia Melambat” di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin 14 Agustus 2017.

Menurut Sri, pertumbuhan ekonomi negeri Garuda memang masih jauh dari Tiongkok, tapi lebih bagus dari negara lainnya. Bayangkan saja, ada tiga sektor yang tumbuh signifikan, yaitu informasi dan komunikasi tumbuh 10,88 persen dari 2016, sektor jasa lain dan transportasi masih meningkat.

“Tapi sharenya ke PDB tidak terlalu signifikan, itu yang bikin pertumbuhan ekonomi lambat, itu juga yang membuat ekonomi kita di level seperti ini,” terang Sri.

‎Tak hanya berhenti di situ saja, sektor minyak dan gas (Migas) yang masih melambat pun memberik‎an dampak ke ekonomi Indonesia. Sementara itu, industri otomotif juga hanya tumbuh kecil.

“Mungkin jalanan macet, tidak beli kendaraan baru, masih pakai kendaraan lama. Uang digunakan yang lain. Walaupun lambat, tapi angkutan bus dan truk (pertumbuhannya) masih mengalami‎ peningkatan,” tutup Sri.

‎Sebelumnya, Ekonom Faisal Basri menyatakan, ada dua hal yang mencerminkan daya beli masyarakat Indonesia masih tinggi. Jadi, jangan dibilang daya beli turun, meski memang ekonomi nasional masih hanya tumbuh sebesar 5,01 persen di kuartal II-2017.

Kedua hal itu adalah ‎‎total pendapatan yang naik dan tarif pajak yang tidak ada kenaikan.‎ Pada saat pendapatan yang naik, karena konsumsi rumah tangga tidak tinggi. Kebanyakan masyarakat gemar menabung pada saat ini.

“Pak Kecuk (Kepala BPS) menunjukkan, jika proporsi tabungan terhadap total pendapatan naik. Jadi masyarakat yang menabung lebih banyak dengan korbankan konsumsi, jadi belanjanya kurang, tidak berarti daya beli turun,” tutur Faisal.

‎Namun, bila pemerintah jadi menurunkan tingkat batas pendapatan tidak kena pajak (PTKP), maka akan baru terasa bagi daya beli.

“Jadi daya beli itu yang tercermin dari konsumsi, tidak ada gangguan dari mana-mana, tidak ada gangguan dari berbagai arah,” terang Faisal.

Tak hanya itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan jumlah wisatawan mancanegara ‎(wisman) ke Indonesia yang naik 22,4 persen, hal itu memperlihatkan daya beli masih tinggi.

“Jadi tidak terjadi penurunan daya beli masyarakat, ritel itu tidak turun, tapi tumbuhnya lambat, kalau omset turun dia teriaknya kencang, tapai kalau bagus, tidak teriak, karena nanti orang pajak datang,” tegas Faisal.

Sumber : metrotvnews.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Ekonomi

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty