JAKARTA. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) membantah adanya kewajiban membayar pajak bagi mahasiswa.

“Bukan pas jadi mahasiswa, pendapatannya dari mana,” kata Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir di Jakarta, Selasa (15/8).

Kendati demikian, ia mengatakan pernah mendiskusikan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada mahasiswa yang baru saja lulus. Selain itu, ia meminta kemudahan proses pendaftaran NPWP bagi lulusan perguruan tinggi.

Nasir mengatakan, pemerintah memiliki potensi penghasilan pajak besar dari mahasiswa. Sebab, setidaknya ada tujuh juta mahasiswa di Indonesia. Sementara setiap tahun, terdapat 1,5 juta lulusan.

Mantan rektor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu tidak menampik, tidak sedikit mahasiswa yang telah berpenghasilan. Namun, menurutnya kepemilikan NPWP bagi mahasiswa adalah pilihan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajak mahasiswa untuk membuat NPWP. Dalam diskusi bertema “Pajak Bertutur”, Menkeu menyebut kepemilikan NPWP membuat mahasiswa terdata sebagai basis pajak Indonesia.

Sumber : republika.co.id

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty