Polri melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan pemerintah provinsi DKI, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY serta Bali, terkait realisasi pelaksanaan e-Samsat. Acara tersebut tidak semua Gubernur hadir dalam nota kesepahaman.

Kakorlantas Polri, Irjen Pol Royke Lumowa mengatakan bahwa dengan adanya e-Samsat ini, akan mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), Asuransi Jasa Raharja, dan pengesahan STNK Tahunan.

Untuk penerapan dalam sistem e-Samsat ini, pihaknya juga menggandeng beberapa bank swasta dan negeri. Hal ini untuk mempermudah penggunaan transaksi elektronik untuk pembayaran pajak lewat e-Samsat.

“Ini salah satu upaya Polri dan pembina Samsat lainnya dan pihak perbankan dalam rangka mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat,” kata Royke dalam acara penandatanganan MoU tentang e-Samsat di Hotel Grand Sahid,Jakarta Pusat, Kamis (7/9).

Modernisasi pelayanan publik melalui samsat online nasional ini dibuat demi terwujudnya pelayanan yang mudah, cepat, transparan dan akuntabel. Melalui Rakor dan penandatanganan MoU ini, Royke berharap terciptanya persamaan persepsi dan tindakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada Kantor Bersama Samsat seluruh Indonesia.

“Saat ini pelayanan samsat online kepada masyarakat telah terintegrasi dan terpusat di Korlantas Polri dengan samsat di tujuh provinsi,” ujarnya.

“Kami lakukan dengan memanfaatkan sistem aplikasi dari masing-masing provinsi sehingga pembayaran PKB dan lain-lain dpt dilakukan di mana saja. Kan selama ini pembayaran tersebut dilakukan secara offline. Pada masing-masing samsat setempat,” sambung Royke.

Penerapan pelayanan Samsat Online Nasional ini untuk pembayaran PKB, SDWKLLJ dan PNBP pengesahan STNK, yang bisa melalui E-Channel Perbankan. Hal itu agar masyarakat lebih mudah, cepat, transparan dan akuntabel.

“Dengan dilaksanakannya Rapat Koordinasi lintas instansi dan departemen ini sangat diharapkan terwujudnya optimalisasi Penyelenggaraan Samsat Ranmor dan Samsat Online Nasional yang menjadi lebih baik serta memberi kepuasan kepada masyarakat yang berdampak positif terhadap citra Samsat di seluruh Indonesia,” pungkasnya.

Dalam acara tersebut turut hadir, Irwasum Polri Komjen Dwi Prayitno, Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto, Kakorlantas Polri Irjen Royke Lumowa, Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang diwakili, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Bali Made Mangku Pastika yang diwakili dan Gubernur DKI Jakarta yang juga diwakili.

Sumber : merdeka.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty