Laporkan Smartphone di SPT Pajak, Ini Penjelasan Sri Mulyani

 

Smartphone yang harus dilaporkan ke dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak jadi ramai diperbincangkan. Tak sedikit masyarakat yang juga salah kaprah tentang imbauan tersebut.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan aturan itu sebenarnya sudah ada sejak 17 tahun yang lalu. Di mana harta, wajib dilaporkan ke dalam SPT Tahunan.

“Aturannya sudah dari tahun 2000. Yang membuat komentar itu, suruh lihat aturan saja,” ujar Sri Mulyani, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (18/9/2017).
Aturan yang dimaksud Sri Mulyani adalah, Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 16 Tahun 2000. Kemudian diubah pada 2007, menjadi UU Nomor 28. Di dalamnya menjelaskan tentang ketentuan mengenai SPT Tahunan.

Dalam revisi terakhir, tidak ada perubahan signifikan mengenai SPT tahunan. Pasal 3 dalam UU tersebut menjelaskan SPT sebagai sarana wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang.

Kemudian laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam satu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak dan laporan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan/pemungutan pajak orang atau badan lain dalam satu Masa Pajak yang ditentukan oleh ketentuan.

SPT harus diisi oleh wajib pajak itu sendiri. Di dalam SPT juga harus disertai jumlah perderahan usaha, penghasilan (termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak), penghasilan kena pajak, pajak yang terutang, kredit pajak, kekurangan atau kelebihan pajak, harta dan kewajiban serta data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama, menambahkan smartphone masuk dalam kategori harta. Begitu juga dengan jenis barang lainnya yang harus dilaporkan dalam SPT.

“Undang_undang pajak tidak mengatur secara rigid batasan nilai maupun jenis harta yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan. Untuk kas/simpanan/investasi dilaporkan saja sesuai nilai nominal tanpa batasan. Namun untuk selain kas/setara kas, tentu azas materialitas dapat menjadi pedoman. Pakaian, tas, sepatu atau peralatan rumah tangga (piring, gelas) mungkin tidak perlu dilaporkan kecuali yang harganya mahal, meskipun tidak dilarang juga kalau mau dilaporkan semua,” ujar Hestu kepada detikFinance.

“Tetapi properti, kendaraan bermotor, furnitur atau barang-barang elektronik tentunya harus dilaporkan kecuali harganya sangat murah. Prinsipnya seperti saya sampaikan di atas, mesti ada kesesuaian antara jumlah Penghasilan dengan tambahan harta (plus bagian penghasilan yang dikonsumsi) yang dilaporkan,” jelasnya.

Sumber : detik.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: