Harijanto: Kami Khawatir, Kenaikan Upah 2018 Membuat Gelombang PHK Makin Besar

Keputusan pemerintah me­naikan upah minimum provinsi (UMP) 2018 sebesar 8,71 persen mendapat penolakan dari dunia usaha. Disaat ekonomi sedang lesu, dikhawatirkan upah buruh yang terus naik akan menyebab­kan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.

“Sekarang dengan upah yang makin tinggi orang (pengusaha) enggak bisa merekrut (tenaga kerja baru),” kata Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Harijanto saat ditemui di Jakarta, kemarin.

Sebenarnya apa yang dikeluh­kan pengusaha saat ini? Berikut wawancara selengkapnya?

Pemerintah sudah putuskan, UMP 2018 naik 8,71 persen. Tanggapan Anda? 

Bila sudah menjadi keputusan pemerintah, tentunya pengusaha mau tidak mau harus menerima keputusan tersebut. Meskipun bagi kami kenaikan UMP 2018 itu sangat memberatkan pelaku usaha. Cuman, yang kita takutkan adalah PHK(pemutusan hubun­gan kerja) semakin banyak.

Kenapa Anda bisa bilang begitu? 

Saat ini, beberapa sektor in­dustri yang terancam melakukan PHK akibat kenaikan UMP adalah industri ritel dan padat karya, yang tenaga kerjanya kian tergerus perkembangan teknologi daring dan otomatisasi mesin.

Mereka (pelaku industri) su­dah bilang terpaksa harus men­gurangi orang. Paling tidak diprediksi akan terdapat 15-20 persen dari jumlah tenaga kerja di industri retail dan pa­dat karya, yang akan terkena dampak efisiensi akibat adanya kenaikan UMP tersebut.

Hal itu dilakukan karena in­dustri akan lebih mengandalkan teknologi dari otomatisasi mesin akibat upah tenaga kerja yang dinilai kurang sesuai dengan produktivitas pekerja. Industri di Indonesia kini kian tergerus perkembangan teknologi, yang mulai mengandalkan otomati­sasi mesin sebagai pengganti tenaga manusia. Jumlah tenaga kerja yang terancam mencapai 56 persen.

Masalahnya, kebutuhan hidup layak memang setiap tahunnya selalu meningkat. Makanya UMP selalu meningkat? 
Kalau semuanya maunya tinggi, tinggi lagi lebih baik semua jadi wiraswasta saja. Nanti bisa merasakan mau apa nggak kalau mereka menggajinya sebesar itu.

Pemerintah itu bertanggung­jawab terhadap pencari kerja. Untuk itu perlu memikirkan upah yang adil terhadap pemberi kerja pekerja maupun pencari kerja. Sekarang, dengan upah yang makin tinggi, perusahaan tidak bisa lagu merekrut pe­gawai. Tidak hanya itu, ancaman otomatisasi juga sudah semakin banyak. Sekarang banyak indus­tri yang diam-diam sudah men­etapkan pengurangan-penguran­gan ini. Ini kan suatu hal yang harus kita pikirkan bersama.

Pemerintah mendorong adan­ya pendidikan vokasi guna men­ingkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM). Namun jika lapangan pekerjaannya saja tida ada, maka akan percuma. Menaikkan upah kalau ng­gak ada pekerjaannya sebetulnya kannggak ada gunanya.

Meskipun sudah diputus­kan, kepala daerah sendiri misalnya di DKI belum memu­tuskan nilai yang tepat untuk UMP 2018? 

Menurut saya kenaikan upah tidak bisa digeneralisir. Untuk beberapa sektor memang kita harus memikirkan, ke depan se­tiap sektor tak bisa digeneralisir. Kami menyarankan agar pemer­intah atau Gubernur menetapkan kenaikan upah cukup dengan formulasi inflasi saja. Sisanya biar diukur dengan produktivitas masing-masing sektor. Misalnya inflasi 3 koma sekian persen ya sudah pemerintah menetapkan itu saja selebihnya per sektor.

Dia pun mencontohkan sek­tor ritel yang saat ini tengah lesu. Mengingat sektor tersebut lagi kurang bergairah, maka ke­naikan upah karyawannya bisa disesuaikan, tidak semata-mata hanya mengacu inflasi saja. Ritel sedang turun. Nah siapa yang me-review sektor itu? ada satu lembaga independen yang tidak terlibat poli­tik, bukan orang partai, sehingga itu independen seperti di Jepang, Singapura, Malaysia sehingga upah kita itu bisa turun.

Memang seharusnya gimana perhitungan kenaikan kerja agar pengusaha tidak merasa keberatan?
Konteks dari upah adalah harus bekerja dengan kebutu­han dan produktivitas. Selama melupakan satu faktor yaitu produktivitas sehingga tida ada titik temu antara pengusaha dan serikat kerja yang bahkan seolah selalu bertolak belakang.

Banyaknya bisnis ritel yang bangkrut, apa salah satu alasan kenapa pengusaha keberatan dengan kenaikan UMP 2018? 
Industri ritel saat ini memang dalam kondisi lesu sehingga be­rakibat pada tutupnya berbagai gerai ritel. Ditambah tutupnya berbagai toko di Glodok dan Mangga Dua. Sebenarnya semua tergantung dari ketahanan para pengusaha. Jika tidak mampu bertahan pada kondisi lesu ditam­bah harus membayar UMP yang cukup tinggi, ia khawatir gelom­bang PHKakan semakin besar. Ini kita jangan terjebak dalam retorika politik, buruhnya ikut oposisi, pinginnya upah tinggi, akhirnya banyak PHK.

Sumber : rmol.co

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Ekonomi

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: