Program Tax Amnesty Diharap Dorong Kredit Perbankan

Pemerintah sedang mereformasi sistem perpajakan Indonesia. Hal itu diharapkan bisa mengerek penyaluran kredit perbankan bagi banyak kalangan, mulai dari pelaku usaha mikro hingga korporasi, dan sektor rumah tangga.

Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, sejauh ini Bank Mandiri mendorong penuh langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi sistem perpajakan di Indonesia.

“Bank Mandiri ikut serta secara aktif sejak awal 2016 dalam persiapan pelaksanaan program amnesti pajak hingga berakhir 31 Maret 2017,” kata Kartika, ditemui di Plaza Mandiri, Senin 30 Oktober 2017.

Tiko -sapaan akrabnya- menjelaskan, penerimaan negara yang meningkat sebagai dampak kenaikan penerimaan pajak sangat penting untuk mensukseskan program prioritas pemerintah seperti pembangunan infrastruktur dan pemerataan kesejahteraan di masyarakat. Bukan hanya itu, nantinya juga memberikan dampak bagi masyarakat yang kurang mampu.

“Kapasitas pembiayaan pembangunan dari anggaran negara yang lebih meningkat akan mendorong pertumbuhan ekonomi,” tutur Tiko.

Dari sisi lain, dia mengaku, kebijakan perpajakan yang diterapkan pemerintah pun diharapkan dapat lebih menggairahkan sektor usaha di Tanah Air. Sehingga diharapkan benar-benar dapat meyeimbangkan sisi penerimaan dan pengeluaran negara. Pada akhirnya, menjadi insentif bagi sektor-sektor usaha yang sesuai, seperti sektor UMKM.

Lanjut dia, program pengampunan pajak atau tax amnesty yang berakhir pada 31 Maret 2017 lalu merupakan suatu pencapaian yang luar biasa dan merupakan pencapaian yang tertinggi bila dibandingkan program pengampunan pajak yang dilakukan oleh banyak negara di dunia.

Sebagai catatan, total kekayaan yang dideklarasikan dalam program tax amnesty mencapai Rp4.885 triliun. Dari total itu 67 persen merupakan deklarasi dalam negeri, 21 persen merupakan deklarasi di luar negeri dan tiga persen dari total aset tersebut direpatriasi ke Indonesia.

Adapun total pembayaran uang tebusan sebesar Rp114 triliun. Sebagian besar uang tebusan tersebut (91,4 persen) berasal dari Objek Pajak Non UMKM. Sedangkan sebesar 14,7 persen berasal dari badan non UKM dan sisanya dari UKM baik perorangan maupun badan.

Sumber : metrotvnews.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: