Cukai Rokok Bisa Tambal Defisit BPJS Kesehatan?

Pekerja menyelesaikan pembuatan rokok sintren di Perusahaan Rokok Klembak Menyan di Gombong, Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (21/10/2017). Distribusi rokok sintren meliputi daerah Kebumen, Kroya, Purwokerto dan Gombong, yang satu bungkusnya dijual seharga Rp 2100 dengan isi 10 batang.

Wacana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terlepas dari jeratan defisit keuangan tengah menemui jalan terjal.

Setelah skema cost sharing atau pelibatan peserta BPJS mendanai biaya perawatan untuk 8 penyakit yang butuh perawatan medis lama dan berbiaya tinggi (katastropik) menuai polemik.

Kemudian, muncul wacana penggunaan cukai rokok sebagai penambal defisit anggaran BPJS Kesehatan. Penggunaan cukai rokok ini disebut sebagai skema pajak dosa atau sin tax.

Wakil Direktur Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, bisa saja perolehan dana dari cukai rokok menjadi penambal defisit anggaran BPJS Kesehatan.

Namun, Eko berpendapat, saat ini jangan hanya membidik cukai rokok saja, namun juga perlu menambah jumlah barang kena cukai agar perolehan dana cukai bisa semakin meningkat.

“Sebab penyakit itu bukan hanya dari rokok, jadi ekstensifikasi dulu, dapat yang lebih banyak dan variannya lebih banyak, baru kemudian dikonversi dalam anggaran itu tadi yang ditujukan untuk kesehatan,” ujar Eko Listiyanto kepada Kompas.com, Kamis (30/11/2017).

Menurutnya, jika hanya terfokus pada satu titik yakni cukai rokok, akan menimbulkan masalah baru terkait industri rokok dalam negeri.

“Karena kalau enggak begitu nanti industri rokoknya udah kalang kabut, tenaga kerjanya berkurang malah berdampak lagi ke yang lain jadi harus dilihat ekstensifikasi cukai, mengalirkan alokasi anggaran yang lebih dari hasil cukai itu bagus tapi fokusnya jangan ke industri rokok saja,” kata Eko.

Eko mengatakan, jika ekstensifikasi cukai berjalan, dan perlolehan barang kena cukai meningkat, maka risikonya akan terdistribusi dan tidak membebani satu industri saja dalam hal ini industri rokok.

“Sehingga nanti resiko terdistribusi dan sustainability dari BPJS Kesehatan bisa terjaga itu akan lebih elegan dibandingkan cost sharing,” pungkas Eko.

Sumber : kompas.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: