Gelar Rapat E-Commerce, Sri Mulyani Bahas 3 Isu Ini

https: img-k.okeinfo.net content 2017 12 07 20 1826952 gelar-rapat-e-commerce-sri-mulyani-bahas-3-isu-ini-KG1c3c9px7.jpg

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri rapat kordinasi (Rakor) mengenai e-commerce di Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian. Adapun rapat ini dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menkominfo Rudiantara dan Gubernur BI Agus Martowardojo serta Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi.

“Jadi tadi membahas review mengenai implementasi mengenai e-commerce bagaimana kita sebagai negara terhadap terjadinya revolusi industri 4.0, soal ekonomi digital terutama,” ungkap Sri Mulyani di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Sri Mulyani mengatakan, setidaknya ada 3 poin yang dibahas dalam rakor e-commerce ini. Pertama mengenai kebijakan yang akan dilakukan terutama di bidang perpajakan sehingga kegiatan ekonomi digital ini bisa berjalan dengan baik. Selain itu, juga memberikan kesetaraan atau perlakuan yang sama bagi pengusaha konvensional dan online.

“Kita bahas berbagai aspek mengenai apa-apa policy untuk segera dikeluarkan untuk bisa mengatur dan menata keseluruhan kegiatan yang berbasiskan ekonomi digital ini. Terutama kalau dari kami dari bidang perpajakan sehingga kami mempresentasikan design dari rezim perpajakan dalam memperlakukan kegiatan ekonomi digital ini. Baik itu berhubungan dengan transaksinya, pelakunya dan bagaimana kewajiban perpajakannya baik yang dalam negeri maupun yang cross boarder sehingga bisa memunculkan apa yang disebut level playing field,” jelasnya.

Menurutnya pembahasan ini untuk mendapatkan masukan dari Kementerian terkait agar bisa segera dikeluarkan PMK. Karena nantinya PMK ini akan berpengaruh sangat luas sehingga harus disampaikan kepada Presiden terkebih dahulu bagaimana desain nya.

Pembahasan kedua yakni menyampaikan bahwa pelaku dalam e-commerce ini berasal dari UMKM yang tergabung menjadi merchat suatu perusahan online. Oleh karenanya, dalam PMK ini akan dibahas bagaimana memperdayakan UMKM ini bisa mendapatkan perlakukan perpajakan yang baik sesuai dengan arahan Presiden yang menginginkan pelaku usaha kecil ini tidak terbebani.

“Kami juga bisa bekerjasama dengan para pelaku digital ini agar kepatuhan di bidang perpajakan ini. Compliance nya baik dari sisi catatan, pencatatan transaksi maupun dari sisi implikasi terhadap transaksi itu, dari sisi pajak bisa dibangun sistemnya. Ini mungkin bisa bekerjasama dengan para pelaku atau para providernya atau pengembang platformnya,” paparnya.

Pembahasan terakhir selanjutnya, mengenai perlakuan cross boarder(lintas batas) terhadap e-commerce sendiri. Karena saat ini banyak sekali barang-barang merchant berasal dari luar dan bahkan diberbagai macam platform. Inilah yang harus dibatasi dengan aturan ini sehingga terjadi perlakuan terhadap importir yang merupakan pelaku usaha dari Indonesia dengan kalau saat membeli secara online.

“Tentu saja ada pemikiran bagaimana untuk melindungi pelaku industri dalam negeri dan diberdayakan dan kemudian mereka disiapkan untuk bisa ikut dalam platform yang lebih baik. Kemudian otoritas BI dengan OJK juga pemikiran mengenai penggunaan dari gerbang pembayaran nasional itu dan dengan OJK bagaimana record accounting sistemnya sehingga bisa mempermudah kegiatan kegiatan disektor UMKM agar mereka siap dengan ekonomi digital,” tukasnya.

Sumber : okezone.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Ekonomi

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: