Kementerian Keuangan menegaskan tidak akan melakukan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh), meskipun sejumlah negara, seperti Amerika Serikat memiliki rencana untuk menurunkan tarif. Di mana, hal ini berpotensi memicu perang tarif di seluruh negara di dunia.

Kepala Pusat Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Adriyanto, menegaskan pihaknya tidak akan menurunkan tarif PPh jika tujuannya untuk perang tarif. Saat ini, Kemenkeu sedang fokus melakukan penguatan dan peningkatan kepatuhan pajak (tax compliance).

“Kami tidak akan menurunkan PPh kalau tujuannya untuk perang tarif. Sekarang yang dilakukan adalah penguatan di DJP (Direktorat Jenderal Pajak), yaitu perbaikan tax compliance,” ujar Adri di Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/12).

Adri menegaskan peningkatan keyakinan masyarakat dan investor terhadap institusi pajak sangat penting. Apabila investor percaya terhadap institusi pajak maka tidak akan sulit untuk melakukan pemungutan pajak secara berkala.

“Keyakinan masyarakat terhadap institusi pajak sangat penting bagi masyarakat apalagi investor. Kalau investor percaya terhadap DJP maka faktor faktor lain jadi kecil kalau trust kepada institusi pajak itu besar,” tandasnya.

Sumber : merdeka.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty