Masih Galau Membatasi Luas Toko Ritel Modern

Jakarta. Rencana pemerintah memperketat pembatasan bisnis minimarket dan ritel modern belum akan terjadi dalam waktu dekat. Sebab sampai saat ini Kementerian Perdagangan masih membutuhkan waktu untuk berkonsultasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terkait dengan poin-poin yang akan diatur dalam calon beleid tersebut.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, salah satu poin yang pertu di konsultasikan lagi dengan Menko Ekonomi adalah batasan luas area bisnis yang di perbolehkan bagi investor yang ingin berbisnis minimarket atau ritel modern. Sebab menurutnya, ada keinginan dari investor untuk mendirikan gerai ritel modern dengan model stand alone di area seluas 200 meter (m).

Keinginan ini memicu dilema bagi Kemdag. “Kalau mau diizinkan, bisa mematikan yang punya ruko,” kata Enggartiasto, pekan lalu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui sudah menagih penyelesaian aturan ritel modern ke Kemdag. “Memang masih perlu ada konsultasi sekali lagi,” katanya.

Pemerintah akan menata kembali bisnis ritel modern. Penataan ini menjadi bagian dari paket kebijakan pemerataan ekonomi yang dicaangkan pemerintah.

Menurut Darmin, penataan ritel modern ini bertujuan memberikan ruang lebih luas bagi usaha pelaku mikro kecil dan menengah (UMKM). Sebab, saat ini bisnis ritel modern cenderung menutup pergerakan usaha para pelaku UMKM.

Ada tiga poin penting yang akan diatur dalam calon beleid pembatasan ritel modern. Pertama, pembatasan rasio atau persentase kepemilikan gerai minimarket. Ini bertujuan mencegah monopoli kepemilikan gerai minimarket. Ini bertujuan mencegah monopoli kepemilikan dari satu grup korporasi atau beberapa investor dalam jaringan minimarket.

Kepemilikan gerai minimarket modern oleh grup usaha akan diatur melalui rasio atau persentase tertentu. Hingga kini, persentase batasan kepemilikan minimarket masih dikaji. Artinya, grup korporasi tetap bisa menambah gerai, asal rasionya tidak lebih dari yang ditetapkan.

Kedua, terkait zona minimarket. Menurut Darmin ke depan, minimarket tidak boleh lagi merajalela di permukiman masyarakat, hingga mematikan usaha toko kelontong sekitar. Nantinya akan ada aturan pasar modern dan minimarket tidak boleh diperbolehkan di jalan tertentu dan tidak masuk ke pemukiman.

Ketiga, penggunaan merek produk dari minimarket. Aturan ini bertujuan memberi kesempatan produk UMKM bisa berkompetisi dengan merek yang sudah mapan. Dalam penetapannya, Kemdag juga akan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Standarisasi Nasional. Rencananya, pemerintah akan menggandeng UMKM dalam memasarkan produknya.

Sumber: Harian Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Artikel

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: