Pajak Harus Realistis

Target penerimaan pajak tahun ini yang melonjak luar biasa tinggi sangat tidak realistis. Setelah program tax amnesty berakhir tahun lalu, semestinya target penerimaan pajak normal-normal saja sesuai laju ekonomi. Pengusaha jangan dikejar-kejar hanya karena petugas pajak dibebani target terlalu tinggi.

Pemerintah tahun ini menaikkan target penerimaan perpajakan menjadi Rp 1.618,1 triliun, melonjak Rp 274,7 triliun atau 20,4% dibanding realisasi tahun lalu sekitar Rp 1.343,4 triliun. Target perpajakan tersebut terdiri atas penerimaan pajak Rp 1.424 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp 194,1 triliun.

Kenaikan perpajakan sebesar itu di tengah kondisi ekonomi yang lesu tidak pernah ada sepanjang sejarah. Tahun 2014, penerimaan perpajakan hanya naik sekitar 8,5%, pada 2015 sebesar 3,6% dan tahun lalu 4,3%, itu pun sudah dibantu dengan penerimaan dari program tax amnesty (pengampunan pajak) yang cukup sukses.

Memang, pada 2011, realisasi penerimaan perpajakan pernah naik 20,6% atau Rp 149,3 triliun, tapi itu terjadi saat ekonomi nasional sedang bagus-bagusnya. Tahun itu, Indonesia diuntungkan dengan mengalirnya investasi asing ke emerging markets dan bursa komoditas, seiring berlimpahnya dolar yang terus dipompakan lewat quantitative easing The Fed, bank sentral Amerika Serikat.

Naiknya harga komoditas yang menjadi andalan ekonomi kita itu tentu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melejit, mencapai 6,4% tahun 2011. Bergairahnya ekonomi dalam negeri ini wajar membuat penerimaan pajak saat itu melonjak.

Namun, kini, sangatlah tidak wajar jika pemerintahan Presiden Joko Widodo menaikkan lagi target penerimaan perpajakan 20% lebih, di tengah kondisi ekonomi RI yang lesu sejak penghentian quantitative easing tahun 2014 oleh negeri adidaya AS.

Pemerintah semestinya tidak boleh ngegas penerimaan pajak, sekalipun dengan dalih tax ratio di Indonesia masih rendah. Memang rasio pajak di Indonesia masih sekitar 10,5% terhadap produk domestik bruto (PDB) tahun lalu, dibanding negara-negara Asean yang lain yang sudah sekitar 15%. Pemerintah menargetkan tax ratiosedikit di atas 11% tahun ini.

Tapi, beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi kita lagi slow down, sehingga pemerintah tidak bolehngegas penerimaan pajak. Kalau kondisi ekonomi sudah bagus lagi, barulah pemerintah bisa mendorong penerimaan pajak yang lebih besar. Jika dirunut, sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilantik 20 November 2014, praktis pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 5%.

Realisasi pertumbuhan ekonomi juga di bawah target yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pada 2015 dan 2016, realisasi pertumbuhan ekonomi masing-masing hanya 4,88% dan 5,02%, di bawah target 5,7% dan 5,2%. Tahun 2017, BI memperkirakan realisasinya juga hanya 5,05%, dibanding target 5,2% dalam APBN-P 2017. Sedangkan target dalam APBN 2018 ditetapkan 5,4%.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi harus memerintahkan revisi pajak yang lebih realistis dan kondusif. Jika pengusaha dikejar-kejar membayar pajak di luar kemampuan, tentu animo dan kemampuan untuk berinvestasi turun, sehingga justru mengganggu ekonomi kita. Minimnya anggaran pemerintah membuat investasi swasta ini masih diandalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Jadi, pertumbuhan target perpajakan semestinya cukup 5% sesuai pertumbuhan ekonomi, atau diturunkan menjadi Rp 1.410,57 triliun dari target APBN 2018 sebesar Rp 1.618,1 triliun. Jika tetap dinaikkan 20% lebih seperti sekarang, pengusaha akan merasa dikejar-kejar dan dipaksa petugas untuk memenuhi target pajak tinggi yang dibebankan pemerintah. Investor menjadi tidak betah di sini.

Selain itu, dalam sisa waktu satu tahun ini sebelum sibuk pilpres 2019, Jokowi harus fokus untuk mendongkrak kualitas belanja pemerintah, terutama belanja modal yang akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan dana desa. Dana desa ini sangat dibutuhkan, mengingat konsentrasi penduduk miskin di Tanah Air ada di perdesaan. Hingga kini, belanja pemerintah masih terlambat disalurkan dan menumpuk di akhir tahun. Bahkan, pengucuran belanja desa ada yang baru dilakukan akhir Desember lalu, sehingga kepala desa harus meminjam dulu ke rentenir.

Selain menjadi rawan dikorupsi dan asal-asalan, keterlambatan belanja pemerintah ini menghambat laju pertumbuhan ekonomi kita. Oleh karena itu, pemerintah harus segera mempercepat realisasi belanja modal, terutama untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan menggairahkan kembali ekonomi di dalam negeri. Belanja pemerintah makin dibutuhkan untuk menstimulasi ekonomi yang sedang lesu. Apalagi, pertumbuhan konsumsi rumah tangga kini tidak sampai 5%, padahal kontribusinya terhadap produk domestik bruto mencapai 56%.

Itulah sebabnya, perbaikan kualitas belanja pemerintah serta penurunan target pajak harus segera dilakukan awal tahun ini, sebelum semuanya terlambat. Pasalnya, tak lama lagi, Presiden Jokowi dan jajarannya akan disibukkan dengan urusan pemilihan umum presiden (pilpres) maupun pemilihan umum legislatif (pileg) 2019.

Koreksi kebijakan pajak dan perbaikan belanja pemerintah ini juga akan membantu Jokowi men-deliverypertumbuhan ekonomi tinggi yang dijanjikan, atau setidaknya mencapai target APBN. Penerimaan pajak pun otomatis meningkat.

Sumber : beritasatu.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: