Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center Indonesia of Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyampaikan, pemberlakuan Automatic Exchange of Information (AEoI) mulai tahun ini bisa menambah data secara akurat.

Saat ini yang harus dilihat adalah persiapan teknis Indonesia untuk AEoI. Data langsung bisa dimanfaatkan tanpa ada perselisihan dengan wajib pajak. “Audit dilakukan lebih terukur, objektif, dan menghasilkan penerimaan dalam jangka pendek,” kata dia.

Yustinus juga mengingatkan peraturan perpajakan jangan berbelit. Sebisa mungkin DJP justru memberi kelonggaran.

“WP yang patuh jangan dikejar terus. Perlu ada kepastian yang membangun kepercayaan. DJP sebaiknya mengejar WP yang tidak bayar, tidak lapor, dan tidak mendaftar. Selain itu, juga perlu ada koordinasi antar-Kementerian/Lembaga,” kata dia.

Sumber : beritasatu.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty