Pemerintah diimbau tidak menyepelekan nasib petani di tengah kontroversi kebijakan impor beras 500 ribu ton yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Menurut anggota Komisi IV DPR RI Oo Sutisna, kebijakan ini dinilai bisa menghantam petani yang akan menyambut panen raya padi pada Februari-Maret nanti.
“Kami Fraksi Gerindra menolak impor. Alasannya Kementerian Pertanian (Kementan) katakan produknya cukup, kemudian sebentar lagi petani juga akan menghadapi panen raya. Kalau kemudian terjadi gejolak harga, ya harusnya semua pihak duduk bersama. Bulog, Kemendag, Kementan, BPS, dan yang paling penting petani juga diajak ngobrol biar mereka tahu realita yang terjadi saat ini seperti apa,” kata Oo, seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 20 Januari 2018.
Oo mengatakan selama ini petani menjadi korban dari permainan harga beras di pasaran. Ketika harga naik, pemerintah tergesa-gesa mengeluarkan kebijakan impor. Namun begitu harga gabah anjlok, yang terdengar cuma jeritan petani.
“Pak Darmin (Menko Perekonomian) meminta impor beras jangan diributkan lagi, tetapi ketika harga gabah di petani jatuh, tidak ada tuh yang ribut. Kalau kebijakan impor diributkan tetapi ketika panen raya jatuh, siapa yang bertanggungjawab. Kalau petani kita nggak mau nanam lagi, mau jadi apa negara kita ini,” kata politisi Gerindra ini.
Dia pun meminta pemerintah membatalkan impor beras. Apalagi sudah menjadi hal yang lazim setiap kali panen, harga gabah petani selalu jatuh. Ditambah adanya impor beras dari Thailand dan Vietnam ini akan membuat petani lebih terpukul.
“Saya pribadi lebih percaya data Kementan. Jadi saya tidak setuju dengan impor ini,” tuturnya.
Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Dyah Pitaloka menambahkan impor beras yang akan dilakukan oleh Bulog janggal. Selama dua tahun ini, jelas dia, kebutuhan akan beras masyarakat bisa terpenuhi cukup melalui produksi petani dalam negeri.
“Dua tahun pemerintahan Jokowi (Presiden Joko Widodo) tidak impor beras. Lalu sekarang tiba-tiba impor, ada apa sebetulnya? Kami dari PDIP juga belum pernah mendengar pernyataan langsung dari Bapak Jokowi untuk meminta impor beras dalam kondisi jelang panen raya ini,” tegasnya.
Oleh karena itu, Rieke dengan tegas menolak kebijakan impor beras 500 ribu ton dari Thailand dan Vietnam. Terlebih, keputusan yang diambil tidak berdasarkan fakta ketersediaan beras, namun lebih kepada ketidakberesan Bulog dalam memperkuat cadangan beras pemerintah.
Dia mengungkapkan kinerja Bulog di 2017 sangat mengecewakan. Data yang diperolehnya, sepanjang Januari-Desember 2017, serapan gabah Bulog anjlok 27 persen dibandingkan 2016, sebesar 2,16 juta ton. Makanya, dia tidak heran kalau di 2018 ini stok cadangan beras pemerintah di gudang Bulog berada di bawah satu juta ton.
“Pada saat panen raya idealnya hampir terserap 70 persen, namun realisasinya masih 42 persen. Persoalannya adalah daya serap Bulog minim, kalau serap segitu berarti ada yang tidak terserap. Kalau kondisi Bulog seperti ini, saya kira ini untuk perhatian kita, apakah stok pas-pasan ini solusinya impor? Atau ada persoalan tata niaga di Bulog yang salah yang harus kita benahi,” katanya.
Rieke mengatakan, berdasarkan data satelit, terlihat bahwa pada Januari 2018, akan ada panen di 854.369 ha lahan dengan produksi Gabah Kering Giling (GKG) diperkirakan sebanyak 4,2 juta ton. Kemudian Februari 2018 akan ada panen di 1.638.391 ha lahan dengan produksi GKG 8,55 juta ton.
Pada Maret 2018 panen di 2.252.962 ha lahan dengan produksi GKG 11,8 juta ton. Panen masih akan berlanjut di April 2018 dengan luas lahan, 1.664.187 ha dan produksi GKG 8,38 juta ton. Dia pun curiga kebijakan impor ini hanya menguntungkan pihak tertentu.
Apalagi ada margin besar antara harga beras di dalam negeri dengan beras yang akan diimpor. Sementara di satu sisi, Bulog tidak punya kecukupan uang untuk melakukan impor. Jika kondisi tersebut benar, Rieke bertanya-tanya impor beras ini menggunakan uang siapa.
“Bulog mengakuisisi 70 persen saham PT Gendis Manis Rp77 miliar, dan mempunyai tanggungan BRI Rp885,4 miliar dengan indikasi pembelian adanya persoalan-persolan serius. Jadi, betul kalau Bulog tidak punya uang karena sampai sekarang enggak kasih dividen,” ungkapnya.
Rieka pun menuding Bulog banyak masalah di internal lembaga tersebut. Sebab yang terjadi banyak oknum di internal Bulog kesandung kasus hukum.
“Subdivre Semarang terjadi penyelewengan beras dengan kerugian Rp6,3 miliar, mantan kepala Bulog baru Semarang korupsi kasus stok beras, juru timbang gudang Bulog Semarang gelapkan Rp6 miliar, kepala Bulog Lahat oplos beras. Bahkan Djarot, Direktur Utama Bulog sebagai saksi suap kasus penambahan kuota gula impor,” kata Rieke.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Asman menyayangkan Kemendag belum memiliki data riil sebaran beras yang beredar di masyarakat. Padahal data itu diperlukan agar pemerintah bisa membuat suatu kebijakan dengan benar.
“Di mana data gudang seluruh Indonesia? Kalau enggak punya data bagaimana mau ambil keputusan,” kata Azam.
Jika data tersebut tidak ada, Azam khawatir malah bisa menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat terhadap apa yang dilakukan pemerintah dalam memutuskan impor beras tersebut.
Bulog melakukan langkah cepat begitu mendapat penugasan pemerintah untuk impor beras 500 ribu ton. Adapun lelang tersebut hanya boleh diikuti oleh anggota asosiasi dari negara-negara produsen yang dituju, yakni Thailand, Vietnam, India, Pakistan, dan Myanmar.
“Proses (lelang) sejak tadi malam Senin, 15 Januari 2018, sudah dibuka di website kami. Siapapun boleh mendaftar sepanjang memenuhi persyaratan tender,” kata Direktur Bulog Djarot Kusumadjakti.
Sumber : metrotvnews.com
http://www.pemeriksaanpajak.com
Kategori:Berita Ekonomi
PEMERIKSAANPAJAK.COM 
Tinggalkan komentar