Pemerintah Bakal Terbitkan Aturan Pajak Gross Split

JAKARTA. Pemerintah berencana menerbitkan peraturan yang merinci pajak-pajak yang diberlakukan untuk kontrak kerja sama (production sharing contract/PSC) skema bagi hasil kotor (gross split). Beleid ini ditargetkan bisa diterbitkan akhir bulan ini.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, diterbitkannya beleid perpajakan khusus untuk PSC gross split ini berdasarkan usulan Indonesian Petroleum Association (IPA). Asosiasi perusahaan-perusahaan migas di Indonesia itu menyatakan perlunya adanya peraturan sejenis Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2010, namun khusus untuk kontrak gross split, bukan cost recovery.

“Maka untuk itu, draft peraturannya sudah ada. Kami harapkan semoga bulan ini bisa keluar,” kata dia di Jakarta, Rabu (5/7).

Sayangnya, Arcandra enggan merinci isi dari beleid baru tersebut. Dia hanya menyebut, peraturan baru ini tidak akan jauh berbeda dengan PP 79/2010 yang baru saja direvisi. Sama dengan beleid cost recovery, peraturan untuk gross split ini juga akan memuat perlakuan perpajakan khusus untuk sektor minyak dan gas. Hanya saja, peraturan baru ini juga tetap tidak akan memuat ketentuan Assume and Discharge.

Meski demikian, ditambahkannya tidak semua poin yang ada di PP 79/2010 akan dimasukkan ke dalam peraturan baru untuk kontrak gross split tersebut. “Kan satunya adalah cost recovery, satu lagi gross split. Ada item yang hanya applicable untuk cost recovery, ada item yang applicable untuk gross split,” jelasnya.

Sejak Peraturan Menteri ESDM No 8 Tahun 2017 yang mengatur soal penerapan kontrak gross split terbit pada awal tahun, IPA telah menyuarakan perlunya akan peraturan perpajakan yang menyokong beleid ini. Pasalnya, Direktur Eksekutif IPA Marjolijn Wajong sempat menuturkan, pandangan Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan tidak sama soal peraturan perpajakan yang harus dianut. Padahal perpajakan merupakan faktor penting yang harus dihitung oleh investor ketika akan mengucurkan dana.

Investor, lanjut dia, tidak bisa diyakinkan hanya dengan kata-kata. Pemerintah harus melakukan upaya-upaya agar akhirnya investor nyaman berinvestasi di sektor hulu migas dengan kontrak gross split. “Jadi banyak yang butuh sinergi dan sinkronisasi. Artinya kalau keluar aturan, pastikan kementerian lain bersuara sama,” kata dia.

Sejak diterbitkannya Permen ESDM 8/2016, baru satu blok migas yang kontraknya diteken menggunakan skema gross split, yakni Blok Offshore North West Java (ONWJ) yang dikelola PT Pertamina Hulu Energi. Pembagian bagi hasil pemerintah dibanding kontraktor blok ini ditetapkan 32,5:62,5 untuk gas dan 42,5:57,5 untuk minyak.

Sumber: beritasatu.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Pemeriksaan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: