Industri Terbebani Pajak

Daya saing Indonesia masih kalah dibanding Vietnam, di antaranya di sektor investasi. Akibatnya industri sulit berkembang. Selain itu, Indonesia pun kurang gesit dalam perjanjian perdagangan bebas dengan sejumlah negara, sehingga berimbas pada pengenaan tarif bea masuk terhadap produk-produk Indonesia di luar negeri yang kemudian ikut menjadi penyebab kesulitan bersaing.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan, ada lima hambatan besar investasi di Indonesia. Pertama, aturan yang kerap berubah dan tumpang tindih.Kedua, pengenaan pajak yang tidak memberikan ruang bagi pengusaha. Ketiga, masalah perburuhan dan kualitas SDM. Keempat, masalah pertanahan dan izin bangunan. Kelima, masalah ketersediaan infrastruktur yang memadai.

Thomas mencontohkan, daya saing di sektor industri lemah lantaran terbebani pajak yang terlalu berat. “Contoh, Menteri Keuangan ada kebanyakan pajak kita, dari pajak penghasilan usaha dari korporasi sampai 70%. Kebanyakan ini dari sektor industri,” kata Thomas di sela-sela Forum Public Private Dialogue International Trade and Investment di Hotel Mandarin, Jakarta, Senin (4/9). Hadir dalam acara dialog yang digelar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) tersebut di antaranya perwakilan duta besar negara sahabat, dan perwakilan bisnis lokal dan asing.

Thomas mengatakan,  Indonesia perlu memperluas basis pajak di luar industri supaya beban pajak di industri bisa diringankan. Pemerintah, katanya, sudah meminta daerah tidak menerbitkan aturan yang bertentangan dengan kebijakan pusat.”Daerah enggak boleh menerbitkan peraturan yang bertentangan dengan aturan nasional. Termasuk PP (Peraturan Pemerintah) Perpres (Peraturan Presiden), dan Permen,” terang Thomas.

Dia mengemukakan, pula Indonesia boleh dibilang kurang gesit dalam perjanjian perdagangan bebas dengan sejumlah negara. Hal ini berimbas pada pengenaan tarif bea masuk pada produk-produk Indonesia di luar negeri sehingga kesulitan bersaing. “Vietnam lebih agresif dalam perjanjian-perjanjian CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement). Barang-barang mereka tidak dikenakan tarif atau zero, sementara Indonesia terkena 10%-17% tarif bea masuk. Akhirnya produk-produk ekspor kita harus berjuang lebih keras,” katanya.

Vietnam, jelas Thomas, sangat diuntungkan dengan perjanjian-perjanjian perdagangan bebasnya dengan banyak negara. Namun demikian, selain perlu meniru negara itu dalam agresivitas di CEPA, Indonesia juga perlu mengejar berbagai ketertinggalan agar industri dalam negeri tidak semakin terpuruk dengan banjirnya produk impor pasca kesepakatan perjanjian perdagangan bebas.

Dia mengemukakan, selain membuat ekspor Indonesia kurang kompetitif dengan negara seperti Vietnam, lambatnya kesepakatan CEPA berpengaruh investasi langsung ke Indonesia. “Kalau perdagangan kita kurang kompetitif, siapa yang mau investasi di sini? Saya pikir FDI (foreign direct investment) bisa lebih kencang kalau ini bisa diperbaiki,” tukasnya.

Wakil Ketua Umum bidang Hubungan Internasional Kadin Shinta Widjaja Kamdani mengatakan agar Indonesia bisa menyalip Vietnam dalam hal daya saing, jangan hanya mengejar perdagangan bebas, tapi juga menjaring investasi.”Percuma saja perjanjian perdagangan kalau enggak masuk investasi ya buat apa, cuma buka-buka pasar. Hal ini jadi kunci, kalau investor kan lihatnya, dapat apa dari Vietnam dan dapatnya apa dari Indonesia,” katanya di forum yang sama.

Setelah keran investasi dibuka, pemerintah harus menjamin kepastian, baik dari sisi regulasi hingga eksekusi di lapangan.”Tanpa kepastian hukum mana ada investor mau masuk. Kepastian hukum jadi isu utama, pemerintah sudah bagus dengan inisiatif seperti paket kebijakan terakhir. Yang penting eksekusinya benar-benar berdampak positif,” kata Shinta.

Ia mengakui perizinan memang  satu pintu, tapi banyak yang belum jalan. Terus kemudian pusat dan daerah mau dijadikan satu dalam satu gedung apakah itu realistis. Kita sih senang sekali kalau bisa. Tapi kita mau pastikan bahwa itu bisa jalan. Jadi bukan hanya konsep saja,” lanjut Shinta.

Jadi, katanya, pertama konsistensi dalam regulasi. Kita tak bisa regulasi tarik ulur, eh ini salah kemudian dicabut, kemudian bilang mau diregulasi, tapi kemudian malah ditambah dengan regulasi baru. Jadi konsistensi itu dibutuhkan,” tambahnya.

Sementara  Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Iman Pambagyo mengatakan, sistem pemerintahan di Vietnam jadi satu alasan negara tersebut lebih fleksibel dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam hal kesepakatan perdagangan bebas dengan negara lain.”Saya cenderung enggak membedakan kita dengan Vietnam dan negara manapun, karena sistemnya lain, kalau di Vietnam kan sistemnya satu partai, yang di atas bilang A semua yang di bawah akan bilang A juga. Lain dengan Indonesia,” ungkap Iman.

Sumber : medanbisnisdaily.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: