Start up e-commerce pertama yang bakal melantai di pasar modal, PT Kioson Komersial Indonesia tidak mempermasalahkan pungutan pajak yang bakal dikenakan kepada bisnis e-commerce. Aturan pungutan pajak bagi e-commerce saat ini tengah digodok oleh Pemerintah.

“Terkait pajak e-commerce buat kita enggak masalah karena kita melakukan transaksi ini,” kata Direktur Utama Kioson Jasin Halim di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Kamis (7/9/2017).

Menurut Jasin, beban pungutan pajak e-commerce, justru akan lebih dirasakan mitra penjualannya. Pasalnya, setiap transaksi yang dilakukan oleh para mitra Kioson inilah, yang akan dikenakan beban pajak. “Secara e-commerce buat kita tidak terpengaruh sama sekali,” lanjutnya.

Sekadar informasi, Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 mengatur tentang peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik atau Road Map e-commerce bakal mengatur pungutan pajak bagi e-commerce.

Rencananya, skema pungutan pajak bagi e-commerce bakal selesai pada akhir bulan ini. Tujuannya, agar target penerimaan pajak sebesar Rp1.609,4 triliun di tahun 2018 tercapai. Pemerintah menilai pajak e-commerce adalah sektor yang dapat dikejar untuk meningkatkan penerimaan perpajakan.

Sumber : okezone.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty