Pemerintah Gelar Rapat Koordinasi Bahas Core Tax System

Pemerintah akan menggelar rapat koordinasi untuk membahas rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait core tax system di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (11/9/2017) sore.

Adapun core tax administration system adalah sistem teknologi informasi yang menyediakan dukungan terpadu bagi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak termasuk otomasi proses bisnis mulai dari proses pendaftaran wajib pajak, pemrosesan surat pemberitahuan dan dokumen perpajakan lainnya, pemrosesan pembayaran pajak, dukungan pemeriksaan dan penagihan, hingga fungsi taxpayer accounting.

Sebelumnya pengembangan core tax administration system yang merupakan salah satu komponen vital dalam program Reformasi Perpajakan telah memasuki fase desain.

Dikutip dalam laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), fase desain tersebut diperkirakan membutuhkan waktu 6 hingga 7 bulan. Desain soal sistem tersebut akan difokuskan pada proses bisnis termasuk desain human resource information system, analisis infrastruktur, hingga penyelelarasan organisasi dan kebijakan yang dibutuhkan.

Sesuai dengan paradigma administrasi perpajakan modern, Ditjen Pajak akan fokus pada memfasilitasi kepatuhan melalui pemberian dukungan pelayanan yang lebih memudahkan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan, penyederhanaan proses, dan edukasi wajib pajak.

Adapun proses pengawasan dan penegakan hukum akan dilakukan secara selektif dan berbasis risiko dengan tujuan utama untuk memperbaiki kepatuhan dan memberikan rasa adil bagi seluruh wajib pajak. Dengan dukungan core tax system ini diharapkan Ditjen Pajak akan dapat melaksanakan fungsi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum tersebut secara lebih efektif dan efisien.

Pengembangan core tax system ini dibutuhkan mengingat sistem teknologi informasi yang dimiliki Ditjen Pajak saat ini (SIDJP) belum terintegrasi dan terdapat keterbatasan dalam memenuhi berbagai fungsi kritis yang diperlukan, seperti belum adanya dukungan terhadap pemeriksaan dan penagihan, dan belum adanya fungsi sistem akuntansi yang terintegrasi (taxpayer account management).

Selain itu, Sistem Informasi DJP yang sudah berusia lebih dari 15 tahun ini sudah tidak kompatibel dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, sehingga sudah tidak dapat dikembangkan lebih lanjut lagi.

Implementasi core tax system yang baru diperkirakan membutuhkan waktu 3 hingga 5 tahun dengan jumlah dana yang besar. Oleh karena itu otoritas pajak mengharapkan dukungan, kerja sama dan pengawasan yang konstruktif dari para pemangku kepentingan untuk memastikan pengembangan core tax system dapat diselesaikan dengan baik, melalui proses yang transparan dan tata kelola yang baik untuk membantu mewujudkan administrasi perpajakan yang lebih kredibel, akuntabel, dan kompeten.

Proses desain tersebut ditandai kick-off meeting pada 7 Agustus 2017 di Jakarta yang dihadiri pimpinan dan anggota Tim Reformasi Perpajakan beserta sejumlah direktur dan pejabat di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dan perwakilan lembaga donor (Australia Indonesia Partnership for Economic Governance/AIPEG) dan konsultan (Ernst & Young Indonesia).

Sumber : bisnis.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: