“Disumbang” Negara Rp103 Triliun, BUMN Setor Dividen dan Pajak Rp1.795 Triliun

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengalami rugi setelah menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) tengah hanggat dibincangkan oleh publik. Bahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta kinerja keuangan BUMN rugi tersebut diaudit.

Namun jika melihat data Kementerian BUMN, Selasa (12/9/2017), pemberian PMN kepada BUMN justru menambah kontribusi terhadap penerimaan negara mulai dari pajak hingga dividen.

Selama 2009-2017, kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara sebesar penerimaan negara sebesar Rp1.795 triliun (pajak dan dividen) lebih besar dari total penambahan PMN kepada BUMN sebesar Rp103 triliun selama tiga tahun terakhir.

Dari data tiga tahun terakhir ini, PMN yang diberikan pada 2015 sebesar Rp51 triliun mengkontribusikan penerimaan negara sebesar Rp202 triliun. Kemudian di 2016, PMN diberikan sebesar Rp44 triliun dengan kontribusi terhadap penerimaan negara sebesar Rp209 triliun dan 2017 sebesar Rp2 triliun kontribusi ditargetkan sebesar Rp221 triliun.

Sebelumnya, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius mengatakan bahwa PMN diusulkan kepada DJKN untuk nantinya dibuatkan draft yang akan dibahas bersama Komisi VI DPR. Kemudian akan dilakukan kajian bersama mulai dari program kerja hingga nilai investasinya sampai PMN pun disetujui.

Untuk diketahui, kata Aloy bahwa pemberian PMN sebagai modal kerja untuk investasi. Diharapkan suntikan modal itu kemudian mendorong kinerja perusahaan.

“Artinya karena ini (PMN) investasi maka tidak serta-merta ada profit,”tegasnya.

Oleh karena itu, PMN yang diberikan pada 2016 sebesar Rp41,81 triliun ada proses di mana dananya tidak langsung memberikan keuntungan. Aloy mengatakan, PMN 2016 diberikan pada akhir Desember sebesar Rp41 triliun, kemudian di Januari 2017 dilakukan pengadaan proyek hingga lelang.

“Proses ini harus diselesaikan. Sehingga banyak diketahui hambatan. Hasilnya baru mulai bangun dan ketahuan nanti. Secara langsung investasi tidak ada hubungan dengan profit,”ujarnya.

Menurut dia, Kementerian BUMN secara tanggung jawab mengarahkan alokasi dana PMN untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Seperti kedaulatan pangan di mana ada Perum Bulog dan PT Pertani, program kemandirian energi ada PT PLN.

Kemudian ada program pembangunan infrastruktur dan maritim ada PT Jasa Marga, PT Hutama Karya, PT Pembangunan Perumahan, PT Angkasa Pura dan Perum Perumnas. Di program kemandirian ekonomi nasional ada PT Askrindo dan Perum Jamkrindo dan program pengembangan industri strategis ada PT Krakatau Steel, PT Kereta Api Indonesia dan PT Barata Indonesia.

“Jadi kita bertanggung jawab alas alokasi ini dan diarahkan untuk hal-hal seperti kegiatan prioritas negara,”tandasnya.

Sumber : okezone.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: