Industri Banyak di Riau, Tahun Depan Bapenda Kejar Pajak Air Permukaan, Targetnya Capai Segini

Pemerintah Provinsi Riau diminta untuk meningkatkan pendapatan, terutama pajak daerah.

Sehingga semua potensi yang ada dikejar uji menggenjot PAD tersebut.

Salah satunya Pajak Air Permukaan yang dianggap punya potensi besar, karena banyak perusahaan industri yang beroperasi di Riau.

Hanya saja untuk mengejar pajak air permukaan ini sendiri tidak mudah, karena butuh waktu dan tenaga untuk mendatangi perusahaan – perusahaan industri yang ada di Riau.

Hal ini diakui Kepala Bapenda Riau Indra Putra Yana kepada Tribun Kamis (21/9/2017).

Menurut Indra tahun depan Bapenda akan mengejar pajak air permukaan tersebut dengan maksimal.

Apalagi target yang diberikan kepada Bapenda cukup besar, tahun 2018 mendatang diberikan target Rp 60 miliar, sedangkan tahun 2017 masih Rp40 miliar dan 2016 hanya Rp37 Miliar.

“Kami diberi target untuk Pajak Air Permukaan itu Rp60 miliar naiknya jauh dari tahun sebelumnya. Tentu sebagai eksekutor harus mengejar target tersebut, “ujar Indra Putra Yana.

Adapun cara yang akan dilakukan Bapenda mengejar target tersebut dengan maksimal, diantaranya mendatangi perusahaan – perusahaan guna melakukan uji petik langsung.

Sehingga diketahui berapa pemakaian air perusahaan tersebut dan berapa tanggung jawab wajib pajak itu.

“Lakukan uji petik, selama ini perusahaan melakukan Self Assessment. Mengambil sendiri, menghitung sendiri dan membayarkan sendiri pajaknya. Sehingga tidak terpantau hanya kesadaran wajib pajak saja, “ujar Indra.

Dengan demikian diketahui ada kebenaran pemakaian berapa air yang digunakan dan dihitung dengan transparan, sehingga hasil pajak yang masuk ke daerah juga lebih maksimal.

” Karena kita melihat ada potensi itu dan masih bisa dimaksimalkan dengan baik. Kita ingin perusahaan juga membantu kerjasama dalam membayarkan pajak air permukaan ini, “jelas Indra.

Karena jika dilihat dari perusahaan pabrik Kelapa Sawit saja yang ada di Riau sudah ada 200 lebih PKS yang harusnya membayarkan pajak air permukaan.

Namun sampai saat ini tidak diketahui apakah perusahaan industri tersebut rutin membayarkan pajak air permukaan.

“Sehingga cara satu-satunya mengajak kabupaten kota untuk melakukan uji petik ke perusahaan, maka akan diketahui dan akan lebih maksimal, “ujar Indra.

Kemudian persoalan selama ini juga yang dihadapi Bapenda lokasi wajib pajak (Perusahaan) yang jauh serta Medan yang sulit sehingga pihak Bapenda sulit menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) secara rutin yang mengakibat keterlambatan pembayaran.

“Kemudian Bapenda juga selama ini keterbatasan alat ukur sehingga tidak pernah dilakukan uji petik, dan yang paling penting lagi belum memiliki data perusahaan di Riau, “ujar Indra.

Artinya pajak air permukaan selama ini di Riau bumi tergarap secara maksimal, dianggap masih banyak perusahaan yang tidak terdata alias tidak melaporkan pajak air permukaan nya kepada Pemerintah.

Padahal pajak air permukaan tersebut sudah diatur dalam UU diwajibkan bagi perusahaan yang menggunakan air permukaan untuk perusahaannya baik air sungai, danau ataupun sumur buatan sendiri membayarkan pajak pemakaian 10 persen.

Dihitung dengan menyesuaikan harga air didaerah tersebut. (*)

“Jadi harga airnya beda antara Daerah, di Rohil misalnya perkubik air harganya Rp110, beda untuk perusahaan migas diatur rata Rp100 perkubik, “jelas Indra.

Sumber : tribunnews.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: