Revisi UU PNBP Ditergetkan Segera Selesai

JAKARTA.  Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih dalam pembahasan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemerintah optimis, pembahasan revisi UU tersebut akan segera rampung. Bahkan bisa jadi  di masa sidang DPR yang berakhir  di akhir Oktober 2017.

Direktur Jendral (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemkeu) Askolani mengatakan, pembahasan RUU tersebut telah memasuki proses pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM). Ada sekitar 600 DIM di RUU.

“Setelah dua minggu (pembahasan) jalan, mereka (DPR) berubah pikiran tidak ke DIM, tetapi ke isu pokoknya dulu yang minta disamakan. Kalau isu pokoknya disamakan baru mereka masuk ke detail yang mungkin lebih cepat,” kata Askolani, belum lama ini.

Adapun isu pokok yang dimaksud, salah satunya mengenai redefinisi objek PNBP. Askolani  menjelaskan, UU baru mengubah definisi tentang objek PNBP dengan mengelompokkan berdasarkan jenisnya. Misalnya, PNBP Pelayanan dan PNBP kesehatan.

Selain itu, dalam UU juga akan diatur mengenai pedoman masing-masing kategori PNBP. “Jadi kalau pelayanan, guidance-nya bisa tidak dimaksimalkan? Kalau sumber daya alam (SDA) itu baru dimaksimalkan,” tambahnya.

Sedangan terkait perluasan objek PNBP dan tarifnya, akan diatur dalam aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP). Tentu saja, PP ini masih harus menunggu UU PNBP yang baru.

Secara umum pokok perubahan revisi UU PNBP mencakup empat hal. Pertama, penguatan tata kelola dan akuntabilitas. Kedua, perubahan agar sejalan dengan paket Undang-Undang Keuangan Negara.

Ketiga, perubahan yang menjawab tantangan terkini, misalnya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnya. Keempat, perubahan yang memperkuat proses verifikasi.

“Selama ini kan verifikasi kurang solid untuk meyakini setoran karena selama ini self assesment,” kata Askolani. Hal itu membuat setoran PNBP terkadang tidak diverifikasi oleh kementerian atau lembaga (K/L) terkait.

Anggota Komisi XI DPR Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, pembahasan revisi UU PNBP akan berlanjut pada pekan depan. Hal itu khususnya untuk mempertajam perbedaan antara kategorisasi antara pajak dan bukan pajak. “Senin hingga Rabu (pekan ini) ada konsinyering lagi,” kata Hendrawan kepada KONTAN, Minggu (8/10)..

Selain itu, pembahasan juga untuk mempertegas pelayanan yang bersifat dasar sebagai hak Warga Negara Indonesia (WNI) dan pelayanan yang dapat dikanakan PNBP. Oleh karenanya, pembahasan revisi UU PNBP diperkirakan tak akan rampung di masa sidang saat ini. “Kami usahakan masa sidang berikutnya. Jadi awal tahun 2018 kalau semua berjalan lancar,” ujar Hendrawan.

Sumber: Harian Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Artikel

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: