Penerimaan Pajak Kanwil Jateng II Baru 70 Persen dari Target

Warga mengantre untuk membayar pajak kendaraan bermotor melalui mobil Samsat Keliling di kawasan Simpang Lima, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (5/1/2017). Pemerintah mulai memberlakukan tarif baru biaya pengurusan surat-surat kendaraan dengan kenaikan dua hingga tiga kali lipat dari sebelumnya.

Hingga November 2017, penerimaan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Jawa Tengah II baru mencapai 70 persen atau Rp 8,1 triliun dari target Rp 11,5 triliun.

“Jadi kami masih kurang Rp 3,4 triliun untuk mencapai target. Tiga puluh persen memang cukup berat,” ujar Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, Rida Handanu kepada wartawan di Solo, Senin (27/11/2017).

Menurut dia, beberapa Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wliayah Kanwil Jateng II sangat terbantu dari serapan APBN dan APBD masing-masing daerah,”

Handanu menyebutkan, pencapaian target sebesar 70 persen itu terjadi karena perkembangan ekonomi Januari hingga Agustus belum baik. Namun, setelah September, ekonomi mulai membaik. Dengan demikian, pertumbuhan dari sisi pajak juga sudah lumayan.

Tak hanya itu, kata Handanu, penyerapan anggaran APBN dan APBD di daerah juga menopang penerimaan pajak. Bila serapan APBN dan APBD rendah maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Kalau serapan APBD dan APBN kurang maka di daerah terasa sekali. Diharapkan November dan Desember serapan APBD dan APBN tinggi sehingga menopang penerimaan pajak,” ungkap dia.

Handanu menyebutkan penyerapan APBN dan APBD memberikan dampak berlapis terhadap pertumbuhan ekonomi di wlayah Kanwil DJP Jateng II.

Ia menambahkan, meski tinggal satu bulan jajarannya akan tetap berjuang agar target penerimaan pajak di wilayahnya bisa mencapai seratus persen.

Menurut Handanu, selain amnesti pajak salah satu program peningkatan penerimaan pajak yakni pengungkapan aset secara sukarela dengan tarif final.

Program ini memberi kesempatan bagi seluruh wajib pajak yang masih memiliki harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2015 maupun SPH untuk mengungkap aset sendiri dengan membayar pajak penghasilan.

Dikatakan bila mengikuti program ini maka sanksi dalam pasal 18 Undang-Undang Pengampunan Pajak tidak berlaku bagi wajib pajak.

Sumber : kompas.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: