Bayar Pajak, Google Tak Nego Lagi!

Setelah bertahun-tahun menunggak, perusahaan raksasa berbasis teknologi, Google akhirnya melunasi kewajiban perpajakan kepada pemerintah Indonesia. Tunggakan yang dibayar oleh Google tersebut merupakan kewajiban perpajakan 2015.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menegaskan, tidak ada negosiasi dalam penentuan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Seluruh proses yang telah dilakukan sejak 2016 tersebut, telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

“Sesuai ketentuan, bukan lobi-lobi, setelah mereka bawa data ya sudah selesai, sesuai data mereka, tidak ada kompromi, nego-nego,” ujarnya di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Kamis (30/11/2017).

Ken menuturkan, sistem perpajakan Indonesia yang menganut skema self assessment dimana memberikan kesempatan bagi para Wajib Pajak (WP) melakukan perhitungan, membayar, serta menyetorkan pajak sendiri, sangat memudahkan Google khususnya, serta BUT sejenis lainnya untuk menunaikan kewajiban perpajakan.

Sehingga, perushaan yang berbasis di Amerika Serikat itu membayar pajak sesuai dengan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan mereka yang tentunya telah diverivikasi oleh DJP. “Skema UU sama persis, yaitu UU PPh Pasal 4 Ayat 5, pokoknya itu, pokoknya Indonesia bagus bisa menerapkan UU. Kalau negara lain kan mendadak bikin UU,” jelas dia.

Sementara itu, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv mengatakan bahwa penyelesaian pajak Google kali ini telah mengambil jalan tengah bagi pihak perusahaan maupun pemerintah Indonesia. “Syukur Alhamdulilah kita bisa menyelasaikan pemeriksaan tersebut dengan pembayaran yang lumayan. Sudah win win solusin lah denga pihak Google,” katanya.

Sesuai dengan ketentuan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 34 SPT Wajib Pajak bersifat rahasia. Sehingga setiap petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan, dilarang mengungkapkan kerahasiaan wajib seperti SPT, laporan keuangan dan lain-lain. Mengacu kepada ketentuan tersebut, maka DJP tidak dapat menyebutkan besaran pajak yang dibayarkan oleh Google.

Sumber : okezone.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: