Perguruan Tinggi Swasta Kritik Tajam Kewajiban Isi Lembar Pajak PPh Final

Jakarta-Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia menyoroti aturan  Ditjen Pajak terkait  Wajib Pajak (WP) untuk memberikan data mutahir dari harta yang masih belum terdata pada form Pajak Penghasilan (PPn) final hingga Desember 2017.

Peraturan tersebut tertuang,PMK No 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan UU No 11/2016 dan berbagai aturan turunan lainnya. Tindak lanjut terakhir yakni Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-20/PJ/2017 tentang Pengawasan Wajib Pajak Pasca Periode Pengampunan Pajak bagi Wajib Pajak Ikut TA dan bagi Wajib Pajak tidak ikut TA.

Ketua Asosiasi  BP PTSI (Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia) Prof. Thomas Suyatno mengatakan, bagi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang pada umumnya berbentuk yayasan, peraturan perundang-undangan tersebut justru menimbulkan kebingungan dan kesulitan dalam pelaksanaannya.

“kebijakan tersebut ternyata memiliki efek samping yang sering terlupakan, diantaranya; penegakan hukum pasca-amnesti pajak, kapasitas lembaga otoritas pajak yang menguat, ketersediaan informasi di era transparansi, serta perubahan hukum pajak yang memerlukan adjustment jelas berpotensi meningkatkan potensi sengketa pajak,” ujar dia di Jakarta, Kamis (30/11/2017).

Padahal, kata dia, sengketa pajak merupakan hal yang tidak terhindarkan dalam sistem perpajakan serta memberikan dampak negatif kepada kepatuhan dan berbagai seketa perpajakan.

Ia menyebutkan berbagai permasalahan timbul di bidang perpajakan, ditambah dengan beragamnya peraturan perundang-undangan perpajakan bagi Yayasan, seperti (1) Pajak Penghasilan, (2) Yayasan sebagai wajib bayar Pajak Penghasilan, (3) Yayasan sebagai Wapu PPh, (4) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), (5) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), (6) Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD), serta (7) berbagai peraturan daerah tentang PBB.

“Pengalaman pahit dari begitu banyak badan penyelenggara PTS yang dikenakan denda atau penalti hingga ratusan miliar Rupiah telah menimbulkan trauma berat bagi Yayasan sebagai badan penyelenggara PTS,” katanya.

Sumber : industry.co.id

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: