Anggaran Daerah Lebih Banyak Tersedot untuk Bayar Gaji PNS

BI Resmi Luncurkan Gerbang Pembayaran Nasional

Pemerintah daerah (pemda) menggelontorkan anggaran ratusan triliun rupiah setiap tahun untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) di daerah. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat acara Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2018 di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

“Sebesar 37 persen anggaran daerah digunakan untuk belanja pegawai. Sedangkan untuk belanja modal hanya sekitar 20 persen. Itu pun sangat tergantung dari transfer dana alokasi khusus (DAK) fisik,” kata Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan buruknya pengelolaan anggaran daerah oleh pemda. Sri Mulyani menyebut, pemda belum mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sehingga terus bergantung dari dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang dikirim pemerintah pusat.

“Ini penting untuk dievaluasi dan berguna bagi kami karena daerah masih sangat tergantung dengan TKDD. Di Provinsi 46,6 persen, kabupaten dan kota 66,4 persen sehingga menggambarkan ketimpangan dan ketergantungan sangat besar,” jelas Sri Mulyani.

Lebih jauh, dia mengatakan, pemda mendesain belanja di APBD dengan lebih dari 19.500 program. Tujuannya hanya satu meningkatkan masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini dinilai kondisi belanja APBD yang sangat mengkhawatirkan.

“Baca sedikit saja pusing, apalagi ini ribuan. Kalau tidak fokus, ya tidak menghasilkan. Jadi, mengurangi beberapa program penting, kemudian fokus apa yang mau dicapai,” papar Sri Mulyani.

Rapor merah pengelolaan APBD, diakui dia, juga tampak dari adanya 142 daerah yang belum menjalankan kewajiban alokasi anggaran 20 persen dari APBD untuk pendidikan.

Ada 180 daerah yang belum mengalokasikan 10 persen APBD di bidang kesehatan, dan 302 daerah belum mengalokasikan 25 persen APBD untuk pembangunan infrastruktur.

“Kewajiban alokasi anggaran ini harus dikaji lagi sehingga tidak hanya belanjanya ditambah, tapi kualitasnya pun harus diperhatikan,” pungkas Sri Mulyani.

Sumber : liputan6.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Ekonomi

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: