Sri Mulyani: Peringkat Fitch Ratings Jadi Momentum Perbaikan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan memanfaatkan momentum kenaikan peringkat utang untuk meningkatkan kinerja ekonomi nasional.

Hal itu disampaikan menyusul lembaga pemeringkat Fitch Ratings menaikan peringkat utang valas dan rupiah dari yang semula di level BBB- menjadi BBB.

“Baik dari sisi pertumbuhan penciptaan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan dan kesenjangan,” terangnya saat ditemui di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta Kamis (21/12).

Menurut Sri Mulyani, hal tersebut mengonfirmasi kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan perekonomian Indonesia yang dalam kondisi baik saat ini.

“Perekonomian secara keseluruhan saya rasa ini adalah assesment yang positif,” terang dia.

Lebih lanjut, mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini mengapresiasi kenaikan peringkat Fitch Ratings, dan berkomitmen untuk berupaya mendapat peringkat yang lebih baik lagi.

“Kami akan mengelola APBN yang sehat, tentu saja untuk prioritas pembangunan nasional. Kami senang dengan upgrade ini dan harusnya lebih baik lagi akan kita usahakan,” ungkap dia.

Untuk diketahui, Fitch Ratings memberi kenaikan peringkat karena Indonesia dianggap cukup tahan akan gejolak eksternal akibat kebijakan makroekonomi yang konsisten dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Sebagai contoh, Indonesia berhasil meningkatkan cadangan devisa hingga US$126 miliar per November 2017 akibat kebijakan nilai tukar yang lebih fleksibel sejak 2013. Tak hanya itu, kebijakan moneter dianggap bisa mengurangi volatilitas dana keluar (capital outflow).

Pelaku Usaha: Peringkat hanya Pengakuan, Bukan Stimulus

Di sisi lain, kalangan dunia usaha menilai perbaikan peringkat (rating) surat utang jangka panjang Indonesia dari lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings tak menjadi stimulus riil bagi dunia usaha, melainkan hanya sebagai bentuk pengakuan saja.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal, dan Publik Raden Pardede melihat, perbaikan rating dari BBB- menjadi BBB hanya sebagai pengakuan bahwa risiko surat utang Indonesia memang rendah.

Hal ini tercermin dari imbal hasil (yield) investasi dalam pembelian surat utang yang sudah cukup rendah, sejalan dengan yang diupayakan pemerintah.

“Sebenarnya bukan stimulus, ini hanya pengakuan bahwa apa yang dilakukan pemerintah akhirnya diakui, meski tidak dalam waktu yang cepat,” ujar Raden saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (21/12).

Kendati begitu, dampaknya pada iklim bisnis di dalam negeri tetap perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi makro secara global dan domestik.

Dari sisi global, pengaruh pada iklim bisnis sedikit banyak dipengaruhi oleh kebijakan fiskal dan moneter Amerika Serikat (AS). Untuk sisi fiskal, ada sentimen dari pemulihan ekonomi Negeri Paman Sam dan kebijakan pajak dari pemerintahan AS.

Sedangkan dari sisi moneter, pengaruh datang dari perkiraan kenaikan suku bunga acuan bank sentral AS The Federal Reserve yang semakin agresif pada tahun depan. Hal ini tentu akan pula mempengaruhi kebijakan moneter dari Bank Indonesia (BI).

Namun, Raden melihat setidaknya ada satu sentimen positif yang lebih pasti dari global, yaitu kestabilan harga komoditas dunia.

“Saya rasa harga komoditas minimal di tahun depan akan sama dengan tahun ini. Artinya masih cukup stabil. Pengusaha di Kalimantan dan Sumatera masih bisa mendapat manfaat dari sini,” terangnya.

Sementara dari sisi ekonomi domestik, pengaruh ke dunia usaha tentu datang dari seberapa kencang laju pertumbuhan ekonomi. Ia menilai setidaknya akan ada sentimen positif dari berbagai perhelatan yang akan diselenggarakan tahun depan.

“Mulai dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Asian Games, hingga Annual Meeting International Monetery Fund (IMF), itu pasti akan menggerakkan,” katanya.

Terkait perbaikan rating Fitch yang mempertimbangkan melejitnya kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB), tetap harus dilihat berdasarkan implementasinya. Meski, diakuinya memang sudah lebih mudah.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adinegara berpendapat, meski ada perbaikan, namun pemerintah tetap harus berhati-hati menggunakan surat utang dan menjaga defisit anggaran tahun depan.

Pasalnya, pada tahun ini saja diperkirakan ada kekurangan penerimaan pajak (shortfall) sebesar Rp130 triliun.

“Justru angka ini dikhawatirkan membengkak pada 2018 karena sudah tidak ada lagi program tax amnesty,” kata Bhima.

Untuk itu, pemerintah tetap harus bekerja keras demi mengisi kantong penerimaan pajak agar tak shortfall dan semakin kredibel.

Sumber : cnnindonesia.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Ekonomi

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: