Rencana pemerintah untuk menarik pajak dari bisnis online atau e-commerce mendapat dukungan dari pengusaha muda. Namun, aturan pajak tersebut didorong agar membidik juga e-commerce asing sehingga bisa memperkuat pengusaha lokal.

Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Tax Center Ajib Hamdami men­gatakan, keberpihakan kepada pengusaha dan investor lokal bisa dimulai dari perpajakan. “Instrumen pajak merupakan pintu awal yang efektif untuk menjaga kedaulatan ekonomi negara di industri e-commerce,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, Hipmi mendu­kung penerapan pajak untuk e-commerce. Sebab perlahan-lahan pola belanja masyarakat semakin bergeser ke aplikasi online. Meski demikian, di­harapkan sistem perpajakan e-commerce dirancang sede­mikian rupa untuk mendorong kepemilikan pengusaha atau investor dalam negeri.

“Aturan pajak e-commerce yang tengah digodok pemerintah mesti mendorong peran pengusaha atau investor lokal,” ungkapnya.

Potensi pasar digital Indonesia di 2017 pada kisaran 32,5 miliar dolar AS atau Rp 436 triliun. Angka ini tumbuh sekitar 30-40 dari estimasi transaksi pada 2016 senilai 25 miliar dolar AS atau Rp 335 triliun.

Dengan nilai tersebut, kata dia, Indonesia menjadi pasar e-commerce terbesar di Asia Teng­gara. Sayangnya, pasar tersebut lebih banyak dimanfaatkan oleh para pelaku e-commerce asing.

Ajib memaparkan, 50 persen pengeluaran dan investasi di Asia Tenggara berada di Indone­sia yakni sebesar 9 miliar dolar AS atau Rp 120 triliun. “Pasar e-commerce Indonesia diper­kirakan mencapai 130 miliar dolar AS (Rp 1.744 triliun) pada 2020,” ungkap Ajib.

Dengan penetrasi internet yang sangat pesat, pertumbuhan pengguna smartphone yang massif, serta populasi yang terbesar di Asia Tenggara, Indo­nesia menjadi incaran pihak luar. “Proteksi dan keberpihakan ke­pada pelaku atau investor lokal masih lemah,” tegas Ajib.

Apalagi, dari sisi supply ke in­dustri e-commerce telah dikua­sai pihak luar sebab industri di dalam negeri melemah. Namun di sisi demand, kata Ajib, jangan sampai pasar yang besar ini juga ikut dikuasai asing. “Sebab itu, kita dorong mulai dari sistem perpajakan bisa menjadi pen­dorong agar e-commerce lokal menguat,” tukas dia.

Ketua Umum Asosiasi E-Com­merce Indonesia (idEA) Aulia Marianto meminta pemerintah untuk melakukan uji publik pajak e-commerce. “Uji publik penting dilakukan guna memastikan kebi­jakan tersebut tidak menghambat laju pertumbuhan pelaku usaha e-commerce,” ujarnya.

Ia mengatakan, pemerintah juga harus bersikap adil terhadap para pelaku e-commerce terkait dengan pajak yang akan diterap­kan. “Saat ini kan aturannya be­lum bisa dikenakan pada UKM yang berjualan melalui media sosial pribadi baik pelaku dalam dan luar negeri,” tuturnya.

Menurut dia, perlakuan adil ini penting didetailkan oleh pemerintah antara e-commerce yang ada di marketplace den­gan mereka yang ada di media sosial. Jika aturan tersebut tidak dibentuk maka ke depan akan semakin banyak platform yang sulit dijangkau pemerintah untuk dimintai pajak.

Ketua Bidang Pajak, Cyberse­curity, Infrastruktur idEA Bima Laga mengatakan, pemerintah harus memperhatikan beberapa hal sebelum menerapkan aturan pajak pada e-commerce. Ter­masuk dampak sosial dari aturan tersebut jika telah dijalankan.

“Dampak sosial, ketakutan terbesar idEA adalah shifting ke platform yang masih free dan enggak dijagain atau diawasi oleh pemerintah,” kata Bima.

Menurut Bima, saat ini ber­bagai pelaku e-commerce di In­donesia juga telah menanamkan nilai investasi yang besar guna mendorong berkembangnya in­dustri perdagangan online. “In­vestasi e-commerce tidak sedikit dan impact sosial yang enggak sedikit, mereka sudah berusaha menerapkan pemerataan ekono­mi digital,” paparnya.

Sebelumnya, Menteri Keuan­gan Sri Mulyani mengatakan, pada prinsipnya, aturan mengenai pajak e-commerce ini untuk men­ciptakan kesetaraan usaha di In­donesia. Selain itu, memberikan pendapatan bagi negara. “Pajak yang berlaku untuk e-commerce dan konvensional adalah dibuat sama, terutama ini berhubungan dengan PPN,” kata dia.

Namun, aturan ini tidak untuk pajak penghasilan (PPh)yang akan dibedakan antara e-com­merce dan konvensional. Untuk konvensional pemerintah saat ini menerapkan tarif PPh final sebe­sar 1 persen. Nantinya, untuk e-commerce hanya akan diterapkan tarif 0,5 persen.

Sumber : rmol.co

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty