WP Patuh Bayar Pajak, Kesejahteraan Rakyat Meningkat

Kepatuhan wajib pajak (WP) dalam membayar pajaknya memiliki hubungan erat dengan peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI) Ari Kuncoro mengatakan perekonomian suatu negara akan lebih kuat jika seluruh keuangannya itu dibiayai oleh pajak.

“Oleh karena itu WP harus meningkatakan comliance-nya, sehingga program kesejahteraan masyarakat [milik] pemerintah bisa direalisasikan,” katanya kepada Bisnis, Selasa (6/2/2018).

Target kepatuhan pajak tahun ini mencapai 80% dari 17 juta wajib yang wajib melaporkan surat pemberitahuan (SPT).

Menurut Ari pajak mempunyai berbagai fungsi dalam implementasinya, dan beberapa fungsi yang penting adalah fungsi alokasi dan distribusi. Maksudnya, alokasi adalah pajak digunakan untuk membiayai dan menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat, sedangkan distribusi adalah pajak digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan ekonomi dapam rangka menjngkatkan taraf hidup masyarakat.

“Sehingga dengan pajak pemerintah bisa membagikan subsidi beras miskin [Raskin], memberikan akses rumah sakit, akses mobilitas, akses sanitasi, dan bahkan tabungan hari tua,” jelasnya.

Seperti diketahui pemerintah sendiri gencar dalam penangulangan kemiskinan dan mendororong pembangunan infrastruktur dasar di daerah. Hal tersebut dapat terlihat dari anggaran perlindungan sosial mencapai Rp283,8 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa yang mencapai Rp766,2 triliun.

Disisi lain, Ari menyayangkan compliance masyarakat kelas atas yang rendah, dimana menyebabkan penerimaan pajak tidak masimal. Dimana artinya pemerintah sulit membiayai programnya dengan kemampuan pajak yang rendah.

“[WP yang kurang taat] terutama masyarakat lapisan atas, sedangkan [masyarakat kelas] menengah kan gajinya langsung dipotong,” tuturnya.

Padahal menurutnya, masyarakat yang disiplin dan sehat ekonominya dapat dilihat dari kepatuhan mereka membayar pajak.

Adapun kurang taatnya masyarakat kelas atas dalam membayarkan pajaknya tercermin dari komposisi penerimaan pajak 2017, PPh pasal 25/29 orang pribadi non profesi hanya berkontribusi Rp7,81 triliun dari total penerimaan pajak Rp1.151,13 triliun, atau hanya 0,7%.

Selain itu, deklarasi harta dalam program tax amnesty mencapai Rp4.425,7 triliun, atau bisa disamakan dengan dua kali lipat anggaran belanja negara.

Terlepas dari hal tersebut, Ari mengapresiasi pemerintah yang sudah mulai melakukan simplifikasi dalam pelayanan pajaknya.

“Pajak memang harus simple, jadi bisa meningkatkan compliance, dan nantinya itu akan menguntungkan bagi negara,” imbuhnya.

Sumber : bisnis.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: