Recent Posts - page 1309
-
AWAS… Belum Ikut Tax Amnesty, Akan Diperiksa
TARAKAN – Setelah berakhirnya program tax amnesty yang telah berlangsung dan terbagi dalam 3 periode, maka pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak, Kementrian Keuangan Republik Indonesia akan melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Proses pemeriksaan tersebut sesuai dan berdasarkan peraturan Direktur Jenderal… Read More ›
-
Di Hadapan DPR, Sri Mulyani Bicara Tumpulnya Ditjen Pajak
Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, Direktorat Jenderal (Ditjen) memiliki data lengkap wajib pajak yang menyimpan harta di luar negeri. Namun data itu tidak bisa ditindaklanjuti lantaran terbatasnya kemampuan Ditjen Pajak. Pernyataan itu ia ungkapkan saat dipanggil Komisi XI DPR… Read More ›
-
Menkeu jamin pembukaan informasi hanya untuk pajak
Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjamin pembukaan informasi keuangan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 hanya untuk kepentingan perpajakan. “Pemerintah menjamin kewenangan Direktorat Jenderal Pajak hanya untuk kepentingan perpajakan dan tidak disalahgunakan untuk… Read More ›
-
Aset WNI Belum Dilaporkan Mencapai Rp 2.076 Triliun
Alasan Menkeu Ingin Intip Data Nasabah Kendati pemerintah sudah melakukan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty), ternyata aset Warga Negara Indonesia (WNI) yang belum dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak, cukup besar. Nilainya ditaksir mencapai sekitar Rp 2.076 triliun. Jumlah aset tersebut… Read More ›
-
Risih Bukan Berarti Tolak Bayar Pajak
SAMARINDA – Kebijakan pemerintah untuk memberlakukan transparansi rekening nasabah bank bakal membuat pengusaha risih. Sebab, privasi pengusaha tersingkap. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim menilai, mestinya Dirjen Pajak lebih gencar menggandeng pengusaha, bukan malah menebar ancaman. Ketua Apindo Kaltim Slamet Brotosiswoyo… Read More ›
-
Di Depan DPR, Sri Mulyani Paparkan Krusialnya Perppu Pajak Cek Rekening
Jakarta – Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati menilai perlunya diterbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tentang Akses Keterbukaan Informasi Data Perbankan Untuk Kepentingan Perpajakan. Hal ini dikarenakan masih ada 5 undang-undang yang pasalnya harus dicabut. Adalah UU Perbankan,… Read More ›
-
Terungkap! Pengemplang Pajak Sembunyikan Hartanya di Negara-Negara Ini
JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan banyak modus yang dilakukan pengemplang pajak untuk menghindari kewajiban perpajakannya. Salah satunya dengan menggeser profit dan menyimpan uangnya ke negara suaka pajak (tax haven). Menurutnya, bahkan data yang ada menyebutkan pada 2013… Read More ›
-
Budaya Patuh Pajak Butuh Dukungan Penegak Hukum
Penindakan terhadap importir tidak taat pajak yang dilakukan Kementerian Keuangan melalui jajaran Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) patut diapresiasi. Sebab, selama ini, importir pengemplang pajak sulit tersentuh hukum. “Kami menyampaikan apresiasi kepada jajaran DJBC Kemenkeu yang sangat gigih dan konsisten… Read More ›
-
Pemerintah RI Cicil Utang Rp 201 T Dalam 4 Bulan
Jakarta. Per akhir April 2017, total utang pemerintah pusat tercatat mencapai Rp 3.667,41 triliun. Dalam sebulan utang ini naik Rp 17 triliun, dibandingkan jumlah di Maret 2017 yang sebesar Rp 3.649,75 triiun. Mengutip data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian… Read More ›
-
Ini Kerugian Bila RI Langgar Aturan Pertukaran Data Pajak
Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Payung hukum tersebut merupakan salah satu syarat bagi Indonesia memenuhi komitmen pelaksanaan sistem pertukaran informasi Automatic Exchange… Read More ›
Featured Categories
Berita Pajak ›
-
PENTING ! E SPT DIBUKA LAGI – ANDA BISA MELAKUKAN PELAPORAN SPT PRIBADI MELALUI E SPT Edit
29 Maret 2022
-
UU HPP, Pajak Penghasilan, dan Esensi Keadilan
5 November 2021
-
Pengusaha Ngaku Terkaget-kaget Pemerintah Kebut UU Perpajakan
25 Oktober 2021
-
Ada UU Anyar, Tax Ratio Indonesia 2022 Diproyeksi Capai 9 Persen
18 Oktober 2021
-
Pajak PPN Naik Jadi 11 Persen Tahun Depan, Siap-siap Harga Barang Naik
14 Oktober 2021
Berita Ekonomi ›
-
Kominfo Ungkap Hoax dan Fakta Seputar Omnibus Law Cipta Kerja
12 Oktober 2020
-
Simak Perhitungan Besaran Pesangon PHK Terbaru di UU Cipta Kerja
7 Oktober 2020
-
UU Cipta Kerja Hilangkan 5 Pasal Soal Pesangon dalam UU Ketenagakerjaan
7 Oktober 2020
-
Catat! Jika Kena PHK Dalam Situasi Ini, Pesangon Tetap Dapat
7 Oktober 2020
-
Bunyi Lengkap Pasal tentang Pesangon PHK dalam UU Cipta Kerja
7 Oktober 2020
Pengampunan pajak ›
-
Tax Amnesty Topang Rupiah di Musim Dividen
9 April 2018
-
Ada amnesti pajak di balik crossing saham
2 April 2018
-
Revisi Laporan Harta Amnesti Tak Ideal
7 Maret 2018
-
UMKM Tak Wajib Lapor Harta Amnesti
6 Maret 2018
-
UKM yang Ikut Amnesti Tetap Wajib Lapor Penempatan Harta
29 Januari 2018