Recent Posts - page 1346
-
Kasus BLBI, Sri Mulyani Minta Penegak Hukum Kejar Obligor Nakal
Jakarta, Menyusul naiknya perkara dugaan korupsi Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) ke penyidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta penegak hukum juga mengejar obligor-obligor BLBI nakal. Sebab, kata dia, masih ada sejumlah obligor… Read More ›
-
Di Hadapan Jokowi, Luhut Akui Biaya Logisitik Masih Jadi Masalah
TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan hari ini menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Kemaritiman dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dalam rapat koordinasi nasional hari ini, Luhut memberikan laporan mengenai capaian program-program prioritas di bidang kemaritiman,… Read More ›
-
Sri Mulyani Berharap Pelaku Industri Kelapa Sawit Taat Pajak
Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap pengusaha yang bergelut di industri kelapa sawit taat membayar pajak. Tak hanya pengusaha sebagai wajib pajak pribadi, tapi juga perusahaan sebagai wajib pajak badan. “Saya berharap pelaku besar bisa memyampaikan ekspresi atau kepatuhan… Read More ›
-
Jokowi Klarifikasi Tuduhan Salah Klaim Soal Pertumbuhan Ekonomi
TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo menyelipkan klarifikasinya perihal tuduhan dirinya asal mengklaim Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar ketiga di dunia. Ketika membuka Rakornas Maritim di TMII, Jokowi sekilas menyampaikan bahwa Indonesia bukan negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar… Read More ›
-
Tulisan Lengkap Ekonom Asing yang Sebut Data PDB Jokowi Konyol
TEMPO.CO, Jakarta – Pengamat ekonomi Jake Van Der Kamp menganggap konyol ucapan Presiden Joko Widodo mengenai angka pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jokowi saat kunjungan ke Hong Kong, mengatakan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di peringkat ketiga setelah India dan Cina. Jake… Read More ›
-
Kontroversi Cantrang, Nelayan Minta Jokowi Bentuk Tim Independen
TEMPO.CO, Tegal – Paguyuban Nelayan Kota Tegal (PNKT) menanggapi keputusan Presiden Jokowi yang menginstruksikan penundaan larangan alat cantrang hingga akhir Desember 2017. Nelayan meminta pemerintah membentuk tim independen untuk menguji apakah cantrang memang merusak alam atau tidak. “Harus ada tim… Read More ›
-
Pengusaha Sawit Kebakaran Jenggot
Sekjen Gabungan Pengusaha Kepala Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang mengatakan, KPK seharusnya melihat permasalahan ini lebih menyeluruh. Lembagai antirasuah itu diminta untuk melihat juga jumlah setoran yang dikeluarkan oleh perusahaan sawit yang dituduhkan. “Isunya pungutan hanya dinikmati oleh tiga perusahaan…. Read More ›
-
Menkeu Tambah Dana Rp 1,4 Triliun, Sertifikasi Lahan Aman
JAKARTA. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) yakin program penerbitan 5 juta sertifikat tanah tahun ini akan tetap berjalan lancar. Kepastian itu diungkapkan karena hambatan pendanaan yang selama ini dikeluhkan diklaim sudah mendapatkan solusi. Menteri ATR/Kepala Badan Pertanian… Read More ›
-
Wewenang Negara Ambil Tanah Terlantar Kian Kuat
JAKARTA. Pemerintah tengah memfinalisasi usulan yang akan dimasukkan dalam Rancangan Undang Undang tentang Pertanahan. Untuk itu, pemerintah tengah menjaring masukan dari kementerian mengenai poin yang akan diusulkan masuk dalam calon beleid itu. Direktur Jendral Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian Imam… Read More ›
-
Penerimaan Negara Tertolong Kenaikan Harga Minyak Dunia
JAKARTA. Tren kenaikan harga minyak mentah dunia mendorong harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP). Kenaikan ICP otomatis akan mendorong penerimaan negara, karena ICP menjadi dasar asumsi bagi hasil minyak mentah yang akan masuk kantong APBN. Tim Harga… Read More ›
Featured Categories
Berita Pajak ›
-
PENTING ! E SPT DIBUKA LAGI – ANDA BISA MELAKUKAN PELAPORAN SPT PRIBADI MELALUI E SPT Edit
29 Maret 2022
-
UU HPP, Pajak Penghasilan, dan Esensi Keadilan
5 November 2021
-
Pengusaha Ngaku Terkaget-kaget Pemerintah Kebut UU Perpajakan
25 Oktober 2021
-
Ada UU Anyar, Tax Ratio Indonesia 2022 Diproyeksi Capai 9 Persen
18 Oktober 2021
-
Pajak PPN Naik Jadi 11 Persen Tahun Depan, Siap-siap Harga Barang Naik
14 Oktober 2021
Berita Ekonomi ›
-
Kominfo Ungkap Hoax dan Fakta Seputar Omnibus Law Cipta Kerja
12 Oktober 2020
-
Simak Perhitungan Besaran Pesangon PHK Terbaru di UU Cipta Kerja
7 Oktober 2020
-
UU Cipta Kerja Hilangkan 5 Pasal Soal Pesangon dalam UU Ketenagakerjaan
7 Oktober 2020
-
Catat! Jika Kena PHK Dalam Situasi Ini, Pesangon Tetap Dapat
7 Oktober 2020
-
Bunyi Lengkap Pasal tentang Pesangon PHK dalam UU Cipta Kerja
7 Oktober 2020
Pengampunan pajak ›
-
Tax Amnesty Topang Rupiah di Musim Dividen
9 April 2018
-
Ada amnesti pajak di balik crossing saham
2 April 2018
-
Revisi Laporan Harta Amnesti Tak Ideal
7 Maret 2018
-
UMKM Tak Wajib Lapor Harta Amnesti
6 Maret 2018
-
UKM yang Ikut Amnesti Tetap Wajib Lapor Penempatan Harta
29 Januari 2018