Recent Posts - page 22
-
Sedih… Banyak Warga RI Harus Nyogok Demi Dapat Layanan Pemerintah
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan, berdasarkan survei transparansi internasional yakni Global Corruption Barometer, sebanyak 30% masyarakat Indonesia yang menggunakan pelayanan publik harus membayar uang sogokan. Hal itu terpaksa dilakukan demi bisa mendapatkan pelayanan publik. “Survei transparansi internasional yang mengukur… Read More ›
-
Menkeu Bilang 30 Persen Masyarakat Beranggapan Praktik Sogok Tetap Ada
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai layanan publik masih dibayangi oleh persepsi pengguna terhadap praktik korupsi. Berdasarkan survei internasional tentang Corruption Perceptions Index atau Indeks Persepsi Korupsi, 30 persen masyarakat pengguna layanan beranggapan masih terjadi sogok-menyogok di lapangan. “Kalau 30… Read More ›
-
Sri Mulyani Ungkap Hambatan untuk Cegah Penghindaran Pajak
Upaya penghindaran pajak atau tax avoidance hingga kini masih membayangi penerimaan negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membutuhkan perlakuan pajak yang konsisten pada setiap tipe usaha untuk menekan bolongnya penerimaan pajak. Ia menjelaskan, konsistensi dalam perlakuan pajak terutama harus diberikan… Read More ›
-
Pemerintah Jokowi Ingin Terapkan Pajak Progresif Kepemilikan Tanah
Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil menyebut bahwa kepemilikan tanah di Indonesia saat ini sangat tidak adil. Sebab, sekelompok kecil orang memiliki tanah dalam jumlah yang sangat luas. Namun, diakuinya tidak ada data pasti soal berapa… Read More ›
-
Biang Kerok Data Tak Lengkap di RI: Pembayar Pajak Sedikit
Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Raden Pardede mengatakan permasalahan data di Indonesia disebabkan jumlah orang yang membayar pajak sedikit. Kondisi ini berbeda dengan sejumlah negara maju yang mayoritas penduduknya telah memenuhi kewajiban perpajakan. “Dengan semua bayar… Read More ›
-
Pemerintah Tetapkan Tarif Cukai Tembakau 2021, Berikut Rinciannya
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemekeu) telah menetapkan kebijakan tarif cukai hasil tembakau tahun 2021. Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Februari 2021 mendatang. Kenaikan tarif cukai ini bertujuan untuk mengendalikan konsumsi rokok, khususnya pada anak dan remaja. Selaras juga dengan… Read More ›
-
Respons pengusaha terkait wacana pajak progresif kepemilikan tanah
Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil mengatakan, kepemilikan tanah di Indonesia sangat tidak adil. Sebab, sekelompk kecil orang memiliki tanah dalam jumlah yang sangat luas. Sofyan mengakui, tidak ada data pasti soal berapa besar ketimpangan tersebut…. Read More ›
-
Karena ini, langkah Kantor Pelayanan Pajak menagih pajak semakin mudah
Langkah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melakukan penagihan pajak kepada wajib pajak kian mudah. Sebab, KPP bisa melakukan tindakan penyitaan dibantu oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 189/PMK.03/2020… Read More ›
-
Nasib Nahas 10 Tahun Rasio Pajak Jadi Sorotan Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengimbau masyarakat untuk patuh menjalankan kewajiban perpajakannya. Sebab, saat ini rasio pajak terus mengalami penurunan. Menurutnya, rasio pajak saat ini terus turun setiap tahunnya dan tidak pernah mencapi target. Tren penurunan ini dinilaj terjadi setidaknya… Read More ›
Featured Categories
Berita Pajak ›
-
PENTING ! E SPT DIBUKA LAGI – ANDA BISA MELAKUKAN PELAPORAN SPT PRIBADI MELALUI E SPT Edit
29 Maret 2022
-
UU HPP, Pajak Penghasilan, dan Esensi Keadilan
5 November 2021
-
Pengusaha Ngaku Terkaget-kaget Pemerintah Kebut UU Perpajakan
25 Oktober 2021
-
Ada UU Anyar, Tax Ratio Indonesia 2022 Diproyeksi Capai 9 Persen
18 Oktober 2021
-
Pajak PPN Naik Jadi 11 Persen Tahun Depan, Siap-siap Harga Barang Naik
14 Oktober 2021
Berita Ekonomi ›
-
Kominfo Ungkap Hoax dan Fakta Seputar Omnibus Law Cipta Kerja
12 Oktober 2020
-
Simak Perhitungan Besaran Pesangon PHK Terbaru di UU Cipta Kerja
7 Oktober 2020
-
UU Cipta Kerja Hilangkan 5 Pasal Soal Pesangon dalam UU Ketenagakerjaan
7 Oktober 2020
-
Catat! Jika Kena PHK Dalam Situasi Ini, Pesangon Tetap Dapat
7 Oktober 2020
-
Bunyi Lengkap Pasal tentang Pesangon PHK dalam UU Cipta Kerja
7 Oktober 2020
Pengampunan pajak ›
-
Tax Amnesty Topang Rupiah di Musim Dividen
9 April 2018
-
Ada amnesti pajak di balik crossing saham
2 April 2018
-
Revisi Laporan Harta Amnesti Tak Ideal
7 Maret 2018
-
UMKM Tak Wajib Lapor Harta Amnesti
6 Maret 2018
-
UKM yang Ikut Amnesti Tetap Wajib Lapor Penempatan Harta
29 Januari 2018