Recent Posts - page 43
-
Sanksi bunga atas kekurangan bayar pajak diatur ulang, begini hitungannya
Pemerintah mengatur ulang tarif sanksi bunga atas kekurangan bayar pajak karena penetapan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dari 2% per bulan atas nominal pajak kurang bayar, menjadi lebih rendah. Yakni menggunakan formula berdasarkan suku bunga acuan yang berlaku ditambah 10% dibagi… Read More ›
-
Sanksi administrasi pajak jadi lebih fleksibel, DDTC: Baik untuk kepatuhan WP
Pemerintah mengatur sanksi administrasi pajak jadi lebih fleksibel. Sebelumnya sanksi bunga atas denda administrasi yang ditetapkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebesar 2%. Nah, melalui Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja pemerintah menetapkan sanksi administrasi perpajakan per bulan yakni dengan memperhitungkan… Read More ›
-
Pengamat menilai UU Cipta Kerja beri keuntungan pajak bagi WNA
Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai melalui beleid Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, warga negara asing (WNA) akan diuntungkan terkait dengan pemberlakuan subjek pajak dalam negeri (SPDN) yang sebelumnya menggunakan worldwide system menjadi territorial system. Pengamat Pajak CITA Fajry Akbar… Read More ›
-
Beleid baru sanksi administrasi pajak dinilai memberikan keadilan bagi wajib pajak
Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan, aturan baru sanksi administrasi perpajakan memberikan keadilan bagi wajib pajak (WP). “Karena dia mengikuti tingkat suku bunga, sehingga bebannya sesuai dengan kondisi ekonomi, dan saya kira sudah tepat kalau… Read More ›
-
Kominfo Ungkap Hoax dan Fakta Seputar Omnibus Law Cipta Kerja
Beredar hoax seputar pasal omnibus law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker). Berikut ini sejumlah fakta sesungguhnya dalam UU Ciptaker yang diungkap Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sebagaimana diketahui, kesepakatan soal UU ini diambil dalam rapat paripurna yang digelar di gedung… Read More ›
-
Nasib Karyawan Outsourcing di UU Cipta Kerja
Omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja resmi disahkan DPR menjadi Undang-Undang (UU) pada rapat paripurna, Senin (5/10/2020). RUU Cipta Kerja merupakan RUU yang diusulkan Presiden Joko Widodo ( Jokowi) dan merupakan bagian dari RUU Prioritas Tahun 2020 dalam Program… Read More ›
-
Hore! Dividen Bebas Pajak, Retribusi Daerah Bisa Dicabut
Meski kalah viral dari sektor ketenagakerjaan, UU ini juga merevisi perpajakan yang bakal memperkuat daya saing Indonesia. Persoalan perpajakan diatur dalam Bab Ketujuh, jika mengacu pada naskah UU Cipta Kerja yang beredar luas, dan berisikan 905 halaman). Ketentuan mengenai perpajakan… Read More ›
-
Sri Mulyani Ungkap Setoran Pajak di Bawah Prediksi Awal
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui jika penerimaan perpajakan jatuh lebih dalam dari prediksi di awal. Mulanya, ia memprediksi penerimaan perpajakan turun 10 persen akibat covid-19. Namun, ternyata penerimaan perpajakan per akhir Agustus 2020 lalu sudah anjlok 15,6 persen dari periode yang sama… Read More ›
-
Di UU Cipta Kerja Status Pegawai Kontrak Bisa Seumur Hidup?
Serikat buruh ramai-ramai menolak disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. Pemerintah dan parlemen sendiri tak bergeming dengan derasnya penolakan dan tetap mengesahkan UU Cipta Kerja di Paripurna DPR pada Senin lalu (5/10/2020). Salah satu pasal krusial yang juga… Read More ›
-
Poin-Poin Isi UU Cipta Kerja Omnibus Law Soal Pesangon hingga Upah
Buruh/pekerja di seluruh Indonesia perlu mengetahui poin-poin dalam UU Cipta Kerja Omnibus Law klaster ketenagakerjaan yang akan berdampak pada seluruh buruh/pekerja. Ada beberapa poin penting dalam UU Cipta Kerja soal upah hingga perjanjian waktu kerja. RUU Cipta Kerja Omnibus Law… Read More ›
Featured Categories
Berita Pajak ›
-
PENTING ! E SPT DIBUKA LAGI – ANDA BISA MELAKUKAN PELAPORAN SPT PRIBADI MELALUI E SPT Edit
29 Maret 2022
-
UU HPP, Pajak Penghasilan, dan Esensi Keadilan
5 November 2021
-
Pengusaha Ngaku Terkaget-kaget Pemerintah Kebut UU Perpajakan
25 Oktober 2021
-
Ada UU Anyar, Tax Ratio Indonesia 2022 Diproyeksi Capai 9 Persen
18 Oktober 2021
-
Pajak PPN Naik Jadi 11 Persen Tahun Depan, Siap-siap Harga Barang Naik
14 Oktober 2021
Berita Ekonomi ›
-
Kominfo Ungkap Hoax dan Fakta Seputar Omnibus Law Cipta Kerja
12 Oktober 2020
-
Simak Perhitungan Besaran Pesangon PHK Terbaru di UU Cipta Kerja
7 Oktober 2020
-
UU Cipta Kerja Hilangkan 5 Pasal Soal Pesangon dalam UU Ketenagakerjaan
7 Oktober 2020
-
Catat! Jika Kena PHK Dalam Situasi Ini, Pesangon Tetap Dapat
7 Oktober 2020
-
Bunyi Lengkap Pasal tentang Pesangon PHK dalam UU Cipta Kerja
7 Oktober 2020
Pengampunan pajak ›
-
Tax Amnesty Topang Rupiah di Musim Dividen
9 April 2018
-
Ada amnesti pajak di balik crossing saham
2 April 2018
-
Revisi Laporan Harta Amnesti Tak Ideal
7 Maret 2018
-
UMKM Tak Wajib Lapor Harta Amnesti
6 Maret 2018
-
UKM yang Ikut Amnesti Tetap Wajib Lapor Penempatan Harta
29 Januari 2018