CITA: Pemberlakuan PP 36/2017 Harus Seragam

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diminta untuk menyipakan pedoman sebagai pegangan bagi petugas pajak di lapangan terkait pelaksanaan PP Nomor 36 Tahun 2017.

Pasalnya, jika tidak ada pedoman dari pusat, dikhawatirkan bisa timbul perselisihan antara petugas pajak dan wajib pajak (WP) dan akhirnya muncul ketidakpercayaan terhadap DJP.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, pemakaian nilai harta bersih yang ditetapkan DJP dalam PP Nomor 36 Tahun 2017 dapat diterima sebagai konsekuensi Undang-Undang Tax Amnesty.

“Tapi, sebaiknya ada pedoman dari kantor pusat agar perlakuan di lapangan dijamin seragam. Dikhawatirkan akan berbeda-beda dan menimbulkan dispute dan distrust,” ujar Yustinus di Jakarta, Jumat (22/9).

Sebelumnya, pemerintah menerbitkan PP Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan, dan hal itu telah berlaku sejak 6 September 2017. Penerbitan PP tersebut merupakan tindak lanjut dari penerapan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2016 mengenai Pengampunan Pajak dan konsekuensi lanjutan dari penerapan program amnesti pajak yang telah berakhir pada akhir Maret 2017.

Peraturan itu akan diberlakukan terhadap tiga jenis kategori WP yaitu, peserta program amnesti pajak yang belum melaporkan seluruh harta dalam Surat Pernyataan Harta (SPH) dan peserta program amnesti pajak yang gagal melaksanakan komitmen repatriasi atau investasi dalam negeri.

Selain itu, peraturan itu juga berlaku kepada para WP yang bukan peserta amnesti pajak dan belum mengungkapkan seluruh harta yang harus disampaikan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.

PP tersebut ditujukan untuk memberikan rasa keadilan bagi WP yang sudah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar, termasuk bagi peserta amnesti pajak, melalui pemerataan beban pajak kepada WP yang belum melaksanakan kewajiban pajak dengan benar dan tidak mengikuti amnesti pajak.

Skema tarif pajak penghasilan final yang dikenakan kepada tiga jenis kategori WP tersebut adalah sebesar 25% untuk kelompok Wajib Pajak Badan dan sebesar 30% untuk Kelompok Wajib Pajak Orang Pribadi.

Namun, DJP mengenakan tarif pajak penghasilan final yang lebih ringan yaitu sebesar 12,5% bagi kelompok Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan. Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tersebut antara lain memiliki penghasilan bruto dari usaha atau pekerjaan bebas hingga Rp 4,8 miliar serta mempunyai penghasilan bruto selain dari usaha atau pekerjaan bebas hingga Rp 632 juta.

Selain itu, Wajib Pajak itu mempunyai penghasilan bruto selain dari usaha atau pekerjaan bebas hingga Rp 632 juta, dan dari usaha atau pekerjaan bebas, yang secara total jumlah penghasilan bruto dari keduanya paling banyak sebesar Rp 4,8 miliar.

Sumber : beritasatu.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: