Gerindra Kritik DJP ‘Buru’ Data Harta Orang Meninggal

Gerindra Kritik DJP 'Buru' Data Harta Orang Meninggal

Partai Gerindra menuding, pemerintah menghalalkan segala cara, termasuk merecoki harta orang yang sudah meninggal untuk mencapai target penerimaan perpajakan yang dinilai ambisius.

Mengutip cuitan akun Twitter resmi partai tersebut pada Selasa (6/3), salah satu anggota fraksi Gerindra bernama Heri Gunawan mengatakan, target perpajakan tahun ini yang mencapai Rp1.618 triliun membuat pemerintah menghalalkan segala cara.

“Angka itu melejit 9,9 persen dibandingkan tahun 2017 yang terpatok sebesar Rp1.472,7 Triliun. Dari penerimaan perpajakan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak sendiri harus mencapai target sebesar Rp1.385,9 Triliun, sedangkan DJBC sebesar Rp194,1 Triliun,” tulis akun resmi Partai Gerindra.
Target tersebut, dinilai Partai Gerindra membuat pemerintah tak rasional dalam menentukan kebijakan perpajakan. Hal tersebut, antara lain, menurut Partai Gerindra, terlihat dari pasal 7 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2018 yang merupakan pengganti PMK Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Aturan tersebut mewajibkan perusahaan keuangan untuk melaporkan rekening WP yang sudah meninggal dan meninggalkan warisan untuk dilaporkan ke DJP.

“Anggota @DPR_RI Fraksi Gerindra @HeriGunawan88 berpendapat bahwa kebijakan tersebut dampak dari target penerimaan pajak yang terlampau ambisius, bahkan tak masuk akal. Belum lagi lebih dari 70 persen sumber pendapatan APBN kita bersumber dari pajak. @jokowi,” papar Partai Gerindra.

Partai Gerindra berpendapat, sebaiknya pemerintah memperbaiki database perpajakan nasional dibandingkan dengan mengejar pajak orang yang sudah meninggal.

“Target penerimaan pajak yang tak masuk akal di tengah rasio pajak yang rendah menjadi tanda lemahnya sistem database perpajakan nasional,” tulis Partai Gerindra.

Buruknya database perpajakan nasional, dinilai Partai Gerindra menjadi penyebab rasio pajak Indonesia terus menurun. Terbukti, masih ada saja pekerja yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

“Jumlahnya mencapai 70 persen sehingga hanya 30 persen, setidaknya yang bisa menjadi objek pajak,” tegas Partai Gerindra.

Selain itu, Partai Gerindra juga tak setuju pada penetapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 15 tahun 2018 mengenai Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto.  Sesuai dengan PMK nomor 15 tahun 2018, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dapat menentukan jumlah penghasilan Wajib Pajak (WP) melalui delapan metode.

Beberapa metode tersebut diantaranya, data transaksi tunai dan nontunai, sumber penggunaan dana, jumlah satuan usaha yang dihasilkan WP dalam setahun, penghitungan biaya hidup, pertambahan kekayaan bersih, Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sebelumnya, proyeksi nilai ekonominya, dan penghitungan rasio.

“Dalih pemerintahan @jokowi bahwa peredaran bruto WP-termasuk dengan menilai gaya hidupnya-yang tidak dapat dibaca dengan pasti dari pembukuan, tak bisa jadi alasan untuk melakukan penghitungan tak langsung peredaran brutonya. @KemenkeuRI,” lanjut cuitan tersebut mengomentari PMK nomor 15 tahun 2018.

Lebih lanjut, Partai Gerindra menyebut, aturan ini tidak bisa dikatakan tepat jika dilihat dari kacamata hukum, karena tidak didukung oleh data yang kuat. Persoalan lainnya juga datang dari integritas pegawai pajak itu sendiri.

“Ini adalah masalah psikologis. Kita tahu, kepercayaan publik terhadap petugas pajak masih rendah. Tidak semua petugas pajak itu bersih. Ada juga yang nakal. Belum lagi soal privacy di mana aparat pajak harus menilai omzet dari gaya hidupnya. Inilah yang menjadi persoalan,” papar Partai Gerindra.Jika Presiden Joko Widodo paham, lanjut Partai Gerindra dalam cuitannya, seharusnya WP hanya perlu diberikan surat dan melakukan perbandingan data dengan penghitungan DJP Kemenkeu.

Selain itu, Partai Gerindra juga menganggap Jokowi sebaiknya mengutamakan pengemplang pajak yang menyembunyikan asetnya di luar negeri. Berdasarkan informasi yang diraih oleh Partai Gerindra, aset yang disimpan di Singapura mencapai Rp2.600 triliun, tetapi WP yang menunaikan kewajibannya tidak sampai 50 persen.

“Belum lagi perusahaan asing yang melakukan penggelapan pajak. Dilaporkan bahwa tahun 2013 saja terungkap ada 4.000 PMA dari 7.000 PMA yang telah merugikan negara triliunan rupiah dengan cara melaporkan rugi dari tahun ke tahun,” tambah Partai Gerindra.

Sumber : cnnindonesia.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: