JAKARTA. Langkah pemerintah menghilangkan hambatan birokrasi bagi pelaku bisnis tak terbendung. Setelah sebelumnya mengeluarkan aturan terkait insentif pajak tax holiday, kini Kementerian Keuangan (Kemkeu) juga mengeluarkan aturan penyederhanaan perizinan kepabeanan dan cukai.

Jika sebelumnya perizinan terikat kepabeanan dan cukai bisa memakan waktu berminggu-minggu, kini bisa selesai dalam hitungan hari bahkan jam (lihat tabel). Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 29/2018 tentang percepatan perizinan kepabeanan dan cukai dalam rangka kemudahan berusaha.

Setidaknya ada empat kemudahan yang bisa di dapatkan pebisnis dari beleid baru ini. Pertama, terkait registrasi kepabeanan. Kedua, izin Tempat Penimbunan Berikat (TPB). Ketiga, kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), Keempat, soal proses Nomor Pokok Pengusaha Barang kena Cukai (NPPBKC).

Kepala Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi Ditjen Bea Cukai Deni Surjantoro menjelaskan, pelayanan empat perizinan itu kini lebih mudah. Kemudahan terlihat dari persyaratan yang semakin sedikit. Permohonan juga bisa dilakukan dengan beragam cara. “Dulu pengurusan izin TPB butuh 18 dokumen, serkarang cukup membawa izin usaha industri, “jelas Deni, Kamis (5/4).

Permohonan perizinan juga diklaim lebih fleksibel. Jika dulu beberapa perizinan itu harus diurus dengan  datang langsung ke Kantor Pusat Bea Cukai di Jakarta, kini bisa di Kantor Pengawasan dan Pelayanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (KPPBC) dan Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai.

KPPBC biasanya di bandara internasional dan pelabuhan. Permohonan izin juga bisa dilakukan online. “Pintu layanan semakin beragam, waktunya juga lebih cepat,” tandas Deni. Ditjen Bea Cukai akan mulai memberlakukan kebijakan baru ini 26 April 2018.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengapresiasi kebijakan tersebut. Simplifikasi perizinan, menurutnya, menandakan adanya kepercayaan pemerintah terhadap sektor swasta. Kepercayaan ini dinilai penting untuk bersaing di pasar global.

Efisiensi merupakan tuntutan global. Sehingga jika ingin ekonomi maju dan bersaing, regulasi pemerintah untuk swasta tidak boleh bertele-tele. Menurut Ade selama ini regulasi perizinan kepabeanan dan cukai menyulitkan sektor swasta. Contohnya proses pemeriksaan yang harus berulang kali, sehingga menghambat arus barang. “Soal kepabeanan dan cukai selama ini memang paling menjengkelkan,” keluh Ade.

Pengusaha berharap penyederhanaan perizinan bisa berlangsung di seluruh aspek. Sehingga regulasi tidak jadi penghambat bisnis, tapi mendorong kemajuan usaha.

Sumber: Harian Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Pemeriksaan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty