Bebas PPN Dan PPnBM Badan Internasional Dipermudah

JAKARTA. Pemerintah menyederhanakan ketentuan pelaksanaan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) atas barang impor yang didatangkan oleh lembaga atau badan internasional. Hal ini tertuang dalam PMK 33/2018.

Dengan aturan itu, persetujuan pembebasan PPN dan PPnBM bisa diberikan oleh pimpinan kementerian/lembaga selaku ketua panitia kegiatan yang berskala internasional. “Dulu, wewenang itu di Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara),” terang Direktur Pelayanan dan Penyuluhan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama, Senin (9/4).

Namun demikian, menurut Hestu, Mensesneg masih memberikan rekomendasi dalam hal rutin untuk pembebasan PPN untuk perwakilan negara asing/organisasi internasional. Persetujuan oleh pimpinan kementerian/ lembaga selaku ketua panitia ini hanya dalam hal terdapat event.

Hestu menambahkan, setelah mendapat persetujuan, tidak disyaratkan adanya SKB (Surat Keterangan Bebas) dari Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing (KPP Badora) lagi. Sebelumnya, wajib ada SKB PPN yang diterbitkan oleh KPP Badora setelah mendapat rekomendasi pembebasan PPN dan PPnBM. “Sehingga langsung ke Ditjen Bea Cukai untuk impor atau ke pengusaha kena pajak (PKP) penjual untuk pembelian domestik,” jelas Hestu.

Sumber: Harian Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Pemeriksaan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: