Rendahnya Rasio Pajak Pemicu Terhambatnya Pembangunan Berkelanjutan

Rendahnya Rasio Pajak Pemicu Terhambatnya Pembangunan Berkelanjutan

Rendahnya kepatuhan pajak Hal yang tercermin dari rasio perpajakan (tax ratio) menjadi salah satu penghambat pembangunan berkelanjutan. Tingkat kepatuhan pajak di Indonesia juga tergolong rendah dibandingkan negara lain.

Pengamat perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Darussalam dalam keterangan yang diterima redaksi Kamis (15/3) mengatakan, untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, International Monetary Fund (IMF) mensyaratkan rasio perpajakan sebuah negara minimal 12,5 persen. Sedangkan rasio perpajakan Indonesia masih di level 10,8 persen.

“Tax ratio kita masih rendah, sementara IMF mensyaratkan suatu negara dapat melakukan pembangunan berkelanjutan kalau tax rationya 12,5 persen. Jadi kalau pembangunan belum memenuhi harapan ya harap maklum,” ujar dia dalam acara Launching Lembaga Institute for Tax Reform & Public Policy (Instep) di Jakarta, Rabu (14/3).

Selain itu, kata Darussalam, struktur penerimaan pajak di Indonesia juga tergolong anomali. Jika di negara lain, penerimaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi lebih tinggi dibandingkan PPh Badan. Namun di Indonesia, justru PPh orang pribadi masih sangat rendah.

“Kalau di Indonesia, penerimaan PPh orang pribadi diluar PPh 21 itu 2016 sebesar 0,5 persen dari total pajak, 2017 sebesar 0,7 persen dari total pajak. Sementara Italia misalnya, penerimaan PPh badan 3,9 persen dan orang pribadi 16,8 persen. Belgia penerimaan orang pribadi 15,3 persen dan PPh badan hanya 3 persen dari PDB (produk domestik bruto). Jadi angkanya bisa dua kali lipat dari penerimaan badan. Ini kenapa problemnya,” jelas dia.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan, untuk meningkatkan rasio perpajakan, pihaknya siap melakukan reformasi dengan reformulasi regulasi perpajakan. Hal ini tertuang dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan RUU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang masih dibahas dengan DPR. “Ini akan meng-adress dan tujuannya untuk menciptakan sistem perpajakan yang berkeadilan. Kebijakan pajak sekarang bertujuan menciptakan keadilan,” kata dia

Sementara Direktur Eksekutif Institute for Tax Reform & Public Policy (Instep) Hendi Subandi menilai, perjalanan reformasi perpajakan, serta kebijakan publik lainnya yang dinamis memerlukan pengawalan seluruh elemen. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat selaku wajib pajak. “Kami sebagai mitra eksekutif, legislatif dan masyarakat yang concern pada pengawalan reformasi perpajakan dan kebijakan publik lainnya guna mewujudkan kesejahteraan bersama,” tandas dia.

Instep adalah lembaga riset dan studi kebijakan yang fokus pada isu perpajakan, fiskal, pembangunan ekonomi, keuangan daerah, serta pembangunan desa.

Sumber : beritasatu.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: